Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkonsekuensi pada keuangan negara. Biaya gaji dan tunjangan satu orang anggota DPR setidaknya mencapai 2 milyar per tahun. Jika ditambah 19 kursi, biaya yang dibutuhkan menjadi 38 milyar per tahun.
Ahmad Riza Patria, pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, mengaku bersedia gajinya dipotong untuk membiayai ongkos yang dibutuhkan untuk gaji anggota DPR tambahan tersebut.
“Cost yang ada sekarang untuk DPR dibagi dengan 560 dan 19 anggota DPR tambahan. Kalau pemerintah keberatan, kami ikhlas mengurangi penerimaan kami selama ini untuk penambahan 19 demi fungsi pengawasan, budgeting, dan legislasi yang lebih baik,” kata Riza saat rapat Pansus RUU Pemilu di Ruang Rapat KK1, Kompleks Parlemen, Jakarta (29/5).
Indonesia Budget Center (IBC) juga menghitung konsekuensi keuangan jika ada penambahan anggota DPR. Uang rakyat yang bakal terkuras untuk membiayai gaji dan tunjangan 19 anggota DPR diperkirakan sekitar Rp 12,99 miliar sampai Rp 13,79 miliar per tahun. Anggaran tersebut belum termasuk dana reses, kendaraan dinas atau anggota, uang rapat, gaji lima staf DPR, sopir dan anggaran lainnya.
Menurut data IBC, setiap anggota DPR memperoleh penghasilan yakni gaji pokok dan sejumlah tunjangan per bulannya berkisar Rp 56,96 juta hingga 60,48 juta, tergantung jabatannya di alat kelengkapan DPR. Jadi setiap tahun, seorang anggota DPR akan membawa pulang penghasilan sebesar Rp 683,51 juta hingga Rp 725,79 juta. Penambahan anggota DPR dinilai akan sangat memberatkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
