Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Annisa Alfath, menekankan pentingnya langkah strategis yang harus dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengelola kampanye di media sosial selama Pilkada 2024. Annisa menggarisbawahi bahwa KPU perlu mengatur secara detail proses kampanye tim …

Sementara itu mengenai kampanye di media sosial, Tenaga Ahli Bawaslu, Iji Jaelani mengatakan, pengawasan kampanye media sosial di pilkada masih kurang terakomodasi. Menurutnya, regulasi pengawasan tidak memberikan ruang yang optimal untuk melakukan monitoring terhadap pelanggaran kampanye yang terjadi. Iji menyebut, …

Gangguan terhadap hak-hak digital diperkirakan akan semakin massif menjelang Pilkada 2024, terlebih saat memasuki masa kampanye. Ekspolitasi data pribadi untuk keperluan kampanye politik menjadi salah satu gangguan yang mengancam demokrasi digital. Dalam gelaran pilkada kasus-kasus pada ranah digital terkait dengan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkenalkan tiga jenis Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan dalam Pilkada 2024, dengan meluncurkan Sirekap Info Publik. Sebelumnya Sirekap terdiri dari Sirekap Mobile dan Sirekap Web, pada pilkada 27 November mendatang KPU menambah Sirekap Info …

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, perlu antisipasi modus kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024, karena dikhawatirkan bisa diduplikasi pada Pilkada 2024. Menurutnya, putusan MK terkait kecurangan Pemilu 2024 masih ada celah untuk dimanfaatkan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan terdapat sekitar 1.553 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Saat ini KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia secara resmi telah menetapkan pasangan calon …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan perlu mengantisipasi modus kecurangan yang sama di Pemilu 2024, karena berpotensi diduplikasi pada Pilkada 2024. Perludem menilai putusan MK terkait kecurangan Pemilu 2024 memang masih ada celah dimanfaatkan lagi oleh oknum atau siapapun …

Themis Indonesia Law Firm menganggap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi isu yang rawan pada Pilkada 2024. 10 Provinsi yang rawan permasalahan netralitas ASN pada pilkada 2024, menurut Themis adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, …

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan Pilkada 2024 memiliki tantangan lebih besar dibanding pilpres, salah satunya adalah ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya ketidaknetralan ASN beresiko menganggu tatanan demokrasi dan pelayanan publik. “Netralitas itu untuk menjaga …

Newsletter ini menyoroti beberapa isu krusial dalam pemilu, dimulai dengan skandal pencatutan KTP warga oleh calon independen Dharma-Kun dalam Pilkada DKI Jakarta, yang menimbulkan pelanggaran etika dan hukum. Selain itu juga membahas manipulasi data pribadi dan pentingnya pengawasan yang lebih …