Fenomena calon tunggal melawan kotak kosong kembali muncul di beberapa daerah pada Pilkada 2024. Hal itu mencerminkan dinamika politik yang kompleks, partai-partai besar bersatu dalam satu koalisi sehingga hanya sedikit ruang bagi calon lain untuk maju. Pada Pilkada 2024 mendatang, …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah calon tunggal di Pilkada 2024 meningkat dibanding Pilkada 2020. Pada Pilkada 2020 silam terdapat 25 calon tunggal, sementara pada Pilkada 2024 tercatat ada 43 calon tunggal. Pendaftaran calon kepala daerah seharusnya digelar pada 27-29 …

Teknologi dan informasi memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemilu. Namun, penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pemilu 2024 masih menghadapi berbagai tantangan. Meski dirancang untuk meningkatkan transparansi dan mempercepat proses rekapitulasi suara, Sirekap justru menimbulkan sejumlah masalah …

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis hasil Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024. Dalam temuannya Bawaslu menyoroti tiga tahapan krusial Pilkada 2024: pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Ketiga tahap tersebut dianggap sangat penting untuk memastikan pilkada yang berintegritas. “Jika tidak dikawal …

The Constitutional Democracy Initiative (Consid) menyebut, calon tunggal dalam Pilkada 2024 tidak bisa dianggap wajar. Meski calon tunggal sah dan konstitusional namun bukan cara terbaik menghargai kedaulatan rakyat dalam memilih dan membangun demokrasi yang sehat. “Undang-Undang Pilkada harus memuat aturan …

Pembahasan mengenai tata kelola keuangan partai politik di Indonesia dipandang menjadi semakin krusial di tengah perdebatan status partai politik sebagai badan publik. Saat ini negara memberikan bantuan keuangan kepada partai politik dengan alokasi yang masih sangat minim, hanya 1,5% dari …

Keterbukaan laporan dana kampanye dari pemilu ke pemilu masih menjadi tantangan besar penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2024 masih menunjukkan adanya anomali dalam pelaporan dana kampanye, mulai persoalan buruknya pelaporan administrasi …

Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu mengatakan disinformasi pada Pemilu 2024 masih banyak terjadi karena pemerintah tidak cukup baik menyajikan data-data. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan beberapa anggota dalam koalisi merangkum temuan dan beberapa penyebab masih banyaknya hoaks dalam buku …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan PKPU Pilkada 2024 mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dua putusan tersebut tertuang dalam Pasal 11 yang mengatur tentang presentase dukungan partai politik pada calon disesuaikan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pasal 15 tentang …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan jumlah perolehan kursi partai politik hasil Pemilu Legislatif 2024. Delapan partai politik dinyatakan memperoleh kursi DPR untuk periode 2024-2029 setelah mendapatkan suara di atas ambang batas parlemen 4%. Total kursi DPR untuk periode 2024-2029 berjumlah …