The Coordinator of the 2024 JagaSuara Movement, Hadar Nafis Gumay, believes that the General Election Commission (KPU) is not independent in carrying out its duties as an election organizer. This was based on a series of problems with the KPU …

Koordinator Gerakan JagaSuara 2024, Hadar Nafis Gumay menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mandiri dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Hal itu didasarkan banyaknya rentetan persoalan KPU pada Pemilu 2024. Hadar menyebut, KPU telah banyak melakukan pelanggaran kepemiluan yang fatal, …

Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara (Alpen Sultra) merekomendasikan kolaborasi lintas sektor untuk menanggulangi stunting di Sultra. Hal itu dianggap penting agar target pemerintah menurunkan angka stunting sampai 14% di tahun 2024 dapat tercapai. Rekomendasi tersebut didapat setelah kolaborasi audit sosial antara …

JagaSuara 2024 discovered an error in the presidential election counting at 19 thousand polling stations (TPS), which caused the votes of the presidential and vice presidential candidate pairs to not match C. Results. From these findings, 3,075 TPS have been …

JagaSuara 2024 menemukan kesalahan penghitungan pilpres pada 19 ribu tempat pemungutan suara (TPS) yang menyebabkan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak sesuai C.Hasil. Dari temuan itu sebanyak 3.075 TPS telah diperbaiki, sementara 16.095 TPS sisanya belum diperbaiki. Gerakan …

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung merekomendasikan dibentuknya peraturan daerah mengenai penanganan dan perlindungan hukum bagi Orang dengan HIV/AIDS (Odha). Hal itu didasarkan karena belum adanya payung hukum yang jelas bagi penyintas Odha di Lampung. Berdasarkan temuan audit sosial AJI …

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Tengah menilai, tingginya kasus pernikahan dini di Kabupaten Kendal beresiko melahirkan bayi stunting. Berdasarkan pemantauan audit sosial KPI Jateng pada tahun 2021 kasus pernikahan dini di Jateng mencapai 9,75%, terjadi 169 kasus di Kendal, …

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Kalimantan Timur berkolaborasi bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan pemantauan kebijakan pemerintah daerah (Pemda) mengenai perlindungan terhadap anak dalam rangka mewujudkan kota layak anak. Hal tersebut dilakukan melalui mekanisme audit sosial untuk melihat …

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 tidak cukup disidangkan selama 14 hari, karena bobot dugaan kecurangan yang terjadi sangat besar. Menurutnya, Pilpres 2024 berbeda dengan Pilpres 2019, karena saat ini sengketa …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) ketua dan anggota KPU RI. Perkara Nomor 4-PKE-DKPP/I/2024 yang diadukan Rico Nurfiansyah mendalilkan ketua dan anggota KPU tidak akuntabel dan profesional karena adanya …