Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan aktivis kepemiluan, Titi Anggraini menyebut Pemilu 2024 tidak ramah terhadap perempuan. Kepemimpinan perempuan dinilai belum terakomodasi dengan benar, buntut dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.10 Tahun 2023. Aturan tersebut dianggap mendistorsi ketentuan keterwakilan …

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan amicus curiae atau sahabat pengadilan berkontribusi memperkuat keyakinan hakim dalam membuat keputusan berbasis alat bukti pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024. Hal itu didasarkan majelis hakim Mahkamah Konstitusi …

Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di sidang akhir PHPU Pilpres (22/4). Kedua perkara tersebut adalah, Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 diajukan paslon nomor urut 01 Anies-Muhaimin dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRESXXII/2024 yang diajukan pasangan …

Mahkamah Konstitusi (MK) diprediksi bakal membuat kejutan dalam putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah. Hal itu disampaikan pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini, potensi PSU terjadi di daerah-daerah yang …

The National Commission Against Violence Against Women (Komnas Perempuan) views the alleged immorality case of the Chairman of the General Election Commission (KPU), Hasyim Asy’ari, as being caused by the election organizers not having a mechanism for preventing and handling …

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang kasus dugaan asusila Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari disebabkan karena penyelenggara pemilu tidak mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak memperhatikan kepentingan dan perlindungan perempuan. …

Kasus dugaan tindakan asusila yang baru-baru ini melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mendapatkan kecaman dari masyarakat sipil. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menilai kasus etik berupa kekerasan berbasis gender pada penyelenggara pemilu harusnya mendapatkan putusan tegas Dewan Kehormatan …

The recent case of alleged immoral acts involving the Chairman of the General Election Commission (KPU), Hasyim Asy’ari, has received criticism from civil society. The Indonesian Women’s Coalition (KPI) believes that ethical cases involving gender-based violence against election organizers should …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Pemilihan Umum (DKPP) atas dugaan melakukan tindakan asusila pada seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang mengakibatkan korban mengundurkan diri sebelum pelaksanaan Pemilu 2024. Lembaga Konsultasi Bantuan …

The Chairman of the General Election Commission (KPU), Hasyim Asy’ari, was reported to the General Election Honorary Council (DKPP) on suspicion of committing immoral acts against a female member of the Overseas Election Committee (PPLN), which resulted in the victim …