JagaSuara 2024 menemukan kesalahan penghitungan pilpres pada 19 ribu tempat pemungutan suara (TPS) yang menyebabkan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak sesuai C.Hasil. Dari temuan itu sebanyak 3.075 TPS telah diperbaiki, sementara 16.095 TPS sisanya belum diperbaiki. Gerakan …

JagaSuara 2024 discovered an error in the presidential election counting at 19 thousand polling stations (TPS), which caused the votes of the presidential and vice presidential candidate pairs to not match C. Results. From these findings, 3,075 TPS have been …

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung merekomendasikan dibentuknya peraturan daerah mengenai penanganan dan perlindungan hukum bagi Orang dengan HIV/AIDS (Odha). Hal itu didasarkan karena belum adanya payung hukum yang jelas bagi penyintas Odha di Lampung. Berdasarkan temuan audit sosial AJI …

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Tengah menilai, tingginya kasus pernikahan dini di Kabupaten Kendal beresiko melahirkan bayi stunting. Berdasarkan pemantauan audit sosial KPI Jateng pada tahun 2021 kasus pernikahan dini di Jateng mencapai 9,75%, terjadi 169 kasus di Kendal, …

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Kalimantan Timur berkolaborasi bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan pemantauan kebijakan pemerintah daerah (Pemda) mengenai perlindungan terhadap anak dalam rangka mewujudkan kota layak anak. Hal tersebut dilakukan melalui mekanisme audit sosial untuk melihat …

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 tidak cukup disidangkan selama 14 hari, karena bobot dugaan kecurangan yang terjadi sangat besar. Menurutnya, Pilpres 2024 berbeda dengan Pilpres 2019, karena saat ini sengketa …

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) ketua dan anggota KPU RI. Perkara Nomor 4-PKE-DKPP/I/2024 yang diadukan Rico Nurfiansyah mendalilkan ketua dan anggota KPU tidak akuntabel dan profesional karena adanya …

Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi berkolaborasi dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan pemantauan kebijakan penurunan stunting di Sulawesi Barat. YASMIB menilai kurang terjadinya kolaborasi antara pemangku kepentingan menjadi masalah utama selain rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang stunting. “Kolaborasi …

Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) DKI Jakarta menyoroti kurang efektifnya penanganan stunting di DKI Jakarta, baik dalam implementasi kebijakan maupun pengelolaan anggaran. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan penanganan stunting juga dinilai masih minim, dari sekian banyak aspirasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) …

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kupang meminta agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih pada penyandang disabilitas. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dinilai belum terealisasi dengan baik, karena belum sepenuhnya diterapkan di …