Pemenuhan pemerintah atas hak perempuan dalam politik dari hulu hingga hilir dinilai hanya sekedar jargon belaka. Hal itu hal itu diungkapkan oleh Aliansi Perempuan Indonesia dalam peringatan Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD) 2024. Aliansi menganggap komitmen pemenuhan …
Read More »AJID FUAD MUZAKI
IWD 2024: Political Women’s Representation Far from Expectations
The government’s fulfillment of women’s rights in politics from upstream to downstream is considered mere jargon. This was expressed by the Indonesian Women’s Alliance in commemoration of International Women’s Day (IWD) 2024. The Alliance considers that the commitment to fulfill …
Read More »PSU di Kuala Lumpur Akan Digelar 10 Maret
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia pada 10 Maret 2024. KPU mengatakan, panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di Kuala Lumpur sedang aktif menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai upaya menjaga …
Read More »Tantangan dan Harapan Pasca Pemilu 2024
Pemilu 2024 telah usai namun proses politik dan demokrasi masih menjadi perdebatan panas di masyarakat. Tak sedikit pihak yang menyebut proses penyelenggaraan pemilu tidak adil dan setara, karena banyaknya kecurangan melalui cawe-cawe pemerintah. Dalam kondisi seperti itu penting untuk mendorong …
Read More »14 Days for Handling Presidential Election Disputes is Considered not Ideal
The duration of 14 days when handling disputes over the results of the general election for president and vice president (pilpres) at the Constitutional Court (MK) is considered not ideal for uncovering problems with the presidential election. This was conveyed …
Read More »Waktu 14 Hari Penanganan Sengketa Pilpres Dianggap Tidak Ideal
Durasi waktu 14 hari saat menangani perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak ideal untuk mengungkap permasalahan pilpres. Hal itu disampaikan Praktisi Pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini, menurutnya …
Read More »The Constitutional Court: Judges may not Interfere with the Evidence of PHPU disputes
Chief Justice of the Constitutional Court (MK) Suhartoyo emphasized that judges must not interfere in the process of proving disputes over General Election Results Disputes (PHPU), both presidential and vice presidential election disputes (pilpres), and legislative elections (pileg). He explained …
Read More »Ketua MK: Hakim Tak Boleh Cawe-Cawe Pembuktian Sengketa PHPU
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegaskan bahwa hakim tidak boleh ikut campur dalam proses pembuktian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), baik sengketa pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) maupun pemilu legislatif (pileg). Ia menjelaskan seluruh pembuktian akan dibebankan pada …
Read More »Makan Siang Gratis Harus Dimulai dari Kejelasan Anggaran
Program makan siang gratis dan susu gratis yang diusung capres-cawapres Prabowo-Gibran dinilai perlu pertimbangan yang matang dalam penerapannya. Meski demikian, pekan lalu simulasi program makan siang gratis digelar di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, di bawah koordinasi Menko Perekonomian …
Read More »Free Lunch Must Start with Budget Clarity
The free lunch and free milk programs promoted by presidential and vice presidential candidates Prabowo-Gibran are considered to require careful consideration in their implementation. However, last week a free lunch program simulation was held at SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, …
Read More »