The initial campaign fund report submission (Laporan Awal Dana Kampanye or LADK) of political parties is considered non-transparent and unaccountable. This is based on the fact that many political parties have not completed all the forms and supporting data required …

Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik dinilai tidak transparan dan akuntabel. Hal itu didasarkan, masih banyaknya partai politik yang belum melengkapi seluruh formulir dan data pendukung penyampaian LADK. Padahal LADK harus memotret dengan jelas seluruh penerimaan dana kampanye, …

Koalisi Jaga Suara 2024 [the Jaga Suara 2024 Coalition] launched an election monitoring movement through the JagaSuara2024 application. This effort aims to safeguard the votes of the voters in the 2024 elections to prevent easy manipulation. The emergence of this …

Koalisi Jaga Suara 2024 meluncurkan gerakan pemantauan pemilu melalui aplikasi JagaSuara2024. Upaya tersebut untuk mengawal suara pemilih pada Pemilu 2024 agar tidak mudah dicurangi. Kemunculan gerakan ini diharapkan bisa mengawasi hasil perhitungan suara pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat …

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak dapat melakukan pengawasan terhadap penyampaian Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) peserta Pemilu 2024 dengan maksimal. Karena Bawaslu di seluruh tingkatan dibatasi dalam mengakses pembacaan data Laporan Dana Kampanye …

The Election Supervisory Body (Badan Pengawas Pemilihan Umum or Bawaslu) is unable to fully supervise the submission of Campaign Fund Special Accounts (Rekening Khusus Dana Kampanye or RKDK) and Initial Campaign Fund Reports (Laporan Awal Dana Kampanye or LADK) from …

Ahli Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera, Bivitri Susanti memandang saat ini hukum di Indonesia seringkali dijadikan alat untuk mengintimidasi masyarakat, terlebih dalam proses berjalannya pemilu. Untuk itu ia memandang pemerintah perlu menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) …

Bivitri Susanti, a Constitutional Law expert from Jentera Law School (STH), views that currently, the law in Indonesia is often used as a tool to intimidate the public, especially during the electoral process. Therefore, she believes the government should ensure …

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu penting pada Pemilu 2024 karena dianggap rawan terjadi kecurangan. Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menegaskan perlu ada pengawasan ketat terhadap ASN, karena isu netralitas ASN erat kaitannya dengan dinasti politik. Pemerintah harus …

Di dalam Cawahu 2024 ini, Perludem membagi pembahasan menjadi empat bagian utama: Pertama sistem pemilu, kedua aktor pemilu, ketiga manajemen pemilu, dan keempat penegakan hukum pemilu. Empat isu besar ini beranjak dari pembagian Perludem di dalam melakukan riset dan advokasi …