February 23, 2025

AMALIA SALABI

Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Guncangan Demokrasi di Asia Tenggara Kala Pandemi Melanda

Kamis (1/4), Regional Support for Elections and Political Transitions atau RESPECT menyelenggarakan diskusi regional mengenai kondisi demokrasi di kala pandemi. Pegiat dari berbagai negara menyampaikan kondisi demokrasi di negara masing-masing: Indonesia, Malasia, Filipina, juga Thailand dan Myanmar. Demokrasi sedang tak …

Read More »

Digitalisasi Pemilu Untuk Hindari Kerumitan dan Kematian Petugas

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah menggencarkan digitalisasi tahapan pemilu. Digitalisasi berbagai tahapan pemilu diharapkan mengurangi kerumitan Pemilu Serentak 2024 dengan lima jenis pemilihan dalam satu hari, dan dengan demikian meringankan kerja penyelenggara pemilu.  Digitalisasi juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan …

Read More »

Veri Junaidi: Lebih Kurang Proses Sengketa Hasil Pilkada 2020 di MK

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi memberikan beberapa catatan evaluasi terhadap proses sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK) pada diskusi “Catatan Akhir Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020”, Selasa (23/3). Simak selengkapnya dalam bentuk wawancara. Ada 9 …

Read More »

MK Kabulkan 4 Perkara yang Lewati Ambang Batas Selisih Hasil

Catatan evaluasi Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif terhadap proses perselisihan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK) memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berganti sikap. Jika pada perselisihan sengketa hasil Pilkada 2015 MK menerapkan ambang batas selisih hasil secara ketat, di Pilkada …

Read More »

Titi Anggraini: Putusan MK Memperbolehkan TPS Khusus Bisa Dibentuk di Area Kerja

Hingga Senin (22/3) pukul 14.28 WIB, terdapat dua putusan perselisihan hasil Pilkada yang mengharuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah untuk mendirikan TPS khusus di lingkungan kerja dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Dua putusan itu yakni, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) …

Read More »

Putusan Pilkada Morowali Utara, TPS Khusus Wajib Didirikan untuk Buruh PT ANA

Jumat (19/3), Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan untuk permohonan No.104/PHP.BUP-XIX/2021. Permohonan ini diajukan oleh Holiliana dan Abudin Halilu, pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati nomor urut 2 pada Pilkada Kabupaten Morowali Utara 2020. Pada Pilkada Morowali Utara 2020, hanya …

Read More »

Mengurai Hal-Hal Penting Seputar Daftar Pemilih Berkelanjutan

Metode pendaftaran pemilih beragam di berbagai negara di dunia. Beberapa negara menerapkan metode registrasi pemilih aktif, dan beberapa negara lainnya menerapkan metode registrasi pemilih pasif. Aktif maksudnya, pemilih mendaftarkan dirinya ke penyelenggara pemilu untuk terdaftar sebagai pemilih. Sementara pasif bermakna …

Read More »

Rencana KPU Digitalisasi Pemilu dan Pilkada 2024

Kompleksitas penyelenggaraan Pemilu Serentak lima surat suara dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di satu tahun yang bersamaan mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memanfaatkan teknologi informasi (TI) secara efektif. KPU telah menyiapkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Master Plan TI …

Read More »

KPU Usulkan Pemilu Serentak 2024 Februari atau Maret

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun dua simulasi jadwal Pemilu Serentak 2024. Kedua model memakai simulasi tahapan lebih dari 20 bulan dengan pertimbangan kompleksitas pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Pada model pertama, hari pemungutan suara dijadwalkan pada …

Read More »

Marcus Mietzner: “Kudeta Demokrat” Gambaran Krisis Demokrasi Koalisi Super Mayoritas Indonesia

Associate Professor Australian National University (ANU), Marcus Mietzner, pada diskusi “Kudeta Demokrat: Otoritarianisme Pemerintah?” Jumat (12/3) memberikan pendapatnya mengenai kasus yang terjadi pada Partai Demokrat dan kaitannya dengan demokrasi Indonesia. Marcus menilai Pemerintah semestinya tak memiliki wewenang untuk menentukan legalitas …

Read More »