Dalam Determinants of Invalid Voting in Latin America (2007), Power dan Garand 2007 menuliskan bahwa kasus invalid votes atau suara tidak sah di 18 negara di Amerika Latin disebabkan oleh tiga hal. Pertama, atribut kelembagaan sistem politik yang mendorong pemberian …

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Dolly Kurnia menyampaikan pada diskusi daring “Quo Vadis RUU Pemilu”, Kamis (4/3), bahwa revisi Undang-Undang (UU) Pemilu tak akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, revisi direncanakan tetap dilakukan sebelum penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. “Walaupun …

Pada tahun 1960an, politik hijau muncul dan berkembang di sebagian besar negara Eropa Barat, mengisi kekosongan gerakan politik alternatif sejak menghilangnya gerakan mahasiswa dari peredaran politik nonformal. Pada era ini, isu-isu baru seputar pencemaran udara dan air, zat berbahaya dalam …

Gilda R. Daniels dalam Voter Deception (2010) mendefinisikan voter suppression atau penindasan terhadap pemilih sebagai upaya yang dilakukan untuk menghalangi pemilih atau kelompok pemilih tertentu yang tidak diinginkan agar tidak menggunakan hak pilih. Upaya ini bertujuan untuk beragam hal, termasuk …

Terdapat enam gugatan perselisihan sengketa hasil Pilkada dengan pasangan calon (paslon) tunggal di Mahkamah Konstitusi (MK). Dari enam gugatan tersebut, tak satu pun diterima oleh MK. Semua pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum. Pilkada Kota Balikpapan Terdapat 9 orang pemohon …

Rabu (17/2), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tak dapat menerima permohonan sengketa hasil Pemilihan Bupati Raja Ampat yang diajukan oleh Papua Forest Watch, yang diwakili oleh Pejabat sementara (Pjs) Ketua Papua Forest Watch, Richarth Charles Tawaru. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum …

Setelah merilis datatalk.asia, platform yang menyediakan beberapa fitur untuk jurnalisme data, kini (17/2) Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dengan dukungan dari USAID melalui program Regional Support for Elections and Political Transitions atau RESPECT, merilis Asia-Pacific Journal of Elections and …

Mayoritas pemilih menyatakan keinginan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan pada waktu berbeda dengan pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden (pilpres). Hal ini berbeda dengan sikap mayoritas partai di parlemen dan Pemerintah yang menginginkan agar Pilpres, Pileg, dan Pilkada dilaksanakan …

Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa party identity masyarakat Indonesia rendah. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa hanya 6,8 persen dari 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, yang menyatakan bahwa ada partai …

Selasa, 2 Februari 2021, dunia dikejutkan dengan berita militer Myanmar mengkudeta pemerintahan yang dipimpin oleh Partai National League for Democracy (NLD). Kudeta dilakukan lantaran partai oposisi utama, Union Solidarity and Development Party (USDP), menuding pemilu dipenuhi kecurangan sementara Pengadilan Pemilu …