February 23, 2025

AMALIA SALABI

Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Mayoritas Pemilih Tak Ingin Pilpres Pileg Pilkada Serentak di 2024

Mayoritas pemilih menyatakan keinginan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan pada waktu berbeda dengan pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden (pilpres). Hal ini berbeda dengan sikap mayoritas partai di parlemen dan Pemerintah yang menginginkan agar Pilpres, Pileg, dan Pilkada dilaksanakan …

Read More »

Party ID Rendah, Pemilih Merasa Lebih Terwakili oleh Anggota DPR, Bukan Partai

Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa party identity masyarakat Indonesia rendah. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa hanya 6,8 persen dari 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, yang menyatakan bahwa ada partai …

Read More »

Myanmar, Senyapnya Dialog Transisi dan Pilihan Sistem Pemilu yang Salah

Selasa, 2 Februari 2021, dunia dikejutkan dengan berita militer Myanmar mengkudeta pemerintahan yang dipimpin oleh Partai National League for Democracy (NLD). Kudeta dilakukan lantaran partai oposisi utama, Union Solidarity and Development Party (USDP), menuding pemilu dipenuhi kecurangan sementara Pengadilan Pemilu …

Read More »

Dwi Septiawati Djafar: Peta Jalan Menuju Keterwakilan Perempuan 30 Persen di 2024

Dwi Septiawati Djafar, Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) memaparkan peta jalan menuju 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen 2024. Peta jalan disusun agar target minimal 30 persen legislator perempuan dipenuhi oleh tiap-tiap partai politik. Simak selengkapnya peta jalan …

Read More »

Daftar Gubernur/Wakil Gubernur yang Bisa Mencalonkan Lagi di Pilkada Sebelum 2024

Jadwal pilkada serentak tengah menjadi perdebatan yang berpijak pada proses legislasi. Ada pihak yang ingin jadwal pilkada serentak diubah melalui revisi undang-undang pemilu. Ada juga pihak yang ingin mempertahankan jadwal pilkada serentak sehingga undang-undang pemilu tidak perlu direvisi. Merujuk UU …

Read More »

Dahlia Umar: Bukan Soal Serentaknya, Tapi Teknis Pemilunya

Ketua Network for Indonesia Democratic Society (Netfid), Dahlia Umar memiliki keyakinan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Pemilu di masa pandemi dan dalam waktu terbatas tak akan menghasilkan UU Pemilu berbobot yang berisi pelbagai substansi perubahan yang diharapkan oleh para pegiat pemilu …

Read More »

Dua Opsi Pengganti Kepala Daerah Jika Pilkada Serentak 2024

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan mengemukakan dua opsi pengganti kepala daerah definitif apabila Pilkada Serentak dilaksanakan sesuai UU Pilkada, yakni pada November 2024. Opsi pertama, sesuai Pasal 201 UU Pilkada No.10/2016, digantikan oleh Penjabat. Menurut Djohan, tak ada masalah …

Read More »

Cerita di Balik Buku Jalan Terjal Perempuan Politik

Rabu (3/2), lebih dari 200 pegiat politik dan demokrasi memenuhi ruang virtual untuk menyaksikan penuturan kisah dibalik buku “Jalan Terjal Perempuan Politik”. Buku ini diterbitkan atas kerjasama Forum Diskusi Denpasar 12  dan Media Indonesia. Terdiri atas 31 tulisan karya 25 …

Read More »

DataTalk.asia: Data Journalism Platform and Support for Strengthening Asia Pacific Journalists

Data journalism or data driven journalism is the trend of digital journalism today. In Indonesia itself, various national media have made data an added value from the special coverage or indepth they provide. If Tirto.id excels in data visualization with …

Read More »

Kekacauan Elektoral Jika Pilpres Pileg Pilkada di 2024

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini memprediksi terjadinya kekacauan elektoral apabila desain keserentakkan Pilkada dan pemilu dipertahankan sebagaimana rumusan di Undang-Undang (UU) Pilkada No.10/2016. Pemilu Serentak 2019 dengan kompleksitas lima surat suara memakan korban hingga …

Read More »