August 8, 2024

AMALIA SALABI

Avatar
Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Pembentukan Peradilan Pemilu Diusulkan

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay mengusulkan agar dibuat peradilan pemilu. Pemilu memiliki karakter khusus, yakni terikat pada waktu tahapan dan erat kaitannya dengan kompetisi, sehingga perkara pemilu perlu ditangani oleh lembaga peradilan khusus …

Read More »

Saksi Setneg: Tak Ada Ajuan Penangguhan PAW dari DPR RI

Selasa (7/7), Saksi tergugat, Herwin Meiliantina dari Kementerian Sekretariat Negara bersaksi di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ia menjelaskan bahwa keluarnya Surat Keputusan Presiden (Keppres) No.34/P/2020 telah sesuai prosedur. Keppres merupakan tindak lanjut dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara …

Read More »

Ahli Tergugat: Putusan MK Selaras dengan Putusan Bawaslu dan DKPP

Ahli hukum tata negara, Muhammad Rullyandi menjadi saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak tergugat pada perkara yang diajukan oleh Evi Novida Ginting di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada sidang yang digelar Selasa (7/7), Rullyandi menerangkan bahwa Putusan Dewan …

Read More »

Kewenangan, Hak, dan Kewajiban KPU Diharap Ditata Ulang

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengharapkan agar kewenangan, hak, dan kewajiban penyelenggara pemilu, khususnya KPU, dilakukan penataan ulang. Arief mengaku kelelahan menghadapi tuntutan hukum yang diajukan berbagai pihak di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan …

Read More »

Arief Budiman: Evi Tak Memberi Keterangan di Sidang DKPP

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman bersaksi dalam sidang perkara Evi Novida Ginting di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Selasa (7/7). Arief menerangkan bahwa sidang hanya digelar sebanyak dua kali, yakni sidang pertama selama 11 menit, dan sidang …

Read More »

I Dewa Gede Palguna Minta DKPP Cabut Pasal 19 Peraturan DKPP

Evi Novida Ginting menghadirkan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), I Dewa Gede Palguna sebagai saksi ahli pada sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada sidang Selasa (7/7), Palguna mengkiritik Pasal 19 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) …

Read More »

Feri Amsari: Putusan DKPP terhadap Evi Bukan Hukum Progresif

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari menjadi saksi ahli dalam perkara yang diajukan oleh Evi Novida Ginting kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta (24/6). Dalam keterangan kesaksiannya, Feri menyatakan bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap …

Read More »

Imbalan untuk Pendukung Calon Perseorangan, Politik Uang?

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’arie menyampaikan bahwa ada potensi terjadinya praktik pemberian imbalan bagi pendukung calon perseorangan. Namun, aturan di Undang-Undang (UU) Pilkada tak jelas mengkategorikan praktik tersebut sebagai politik uang atau mahar politik. “Pada titik ini, …

Read More »

Survei SPD, 60 Persen Lebih Pemilih Mau Terima Politik Uang

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mempublikasi hasil riset mengenai sikap persmisif masyarakat terhadap politik uang. Riset dilakukan pada Januari hingga Maret 2020, melibatkan 400 responden di Sumatra, Kalimantan, dan Jawa. Hasil riset SPD menunjukkan bahwa di tiga provinsi riset dilakukan, …

Read More »