Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) (11/6), bahwa total anggaran Pilkada Serentak 2020 sesuai yang telah ditandatangani dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah 14,98 triliun rupiah. Anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri …

Oligarki, satu kata yang sering disebut oleh mulai dari pengamat politik, pegiat demokrasi, pemerhati pemilu, aktivis politik, akademisi, politisi, hingga sang oligark sendiri. Kita telah tahu sama tahu siapa saja oligark di Indonesia. Hampir semua mengeluhkan dan menghujat oligarki, namun, …

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengajak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk melakukan pengawalan terhadap Pilkada Serentak 2020 melalui Satuan Tugas (Satgas) Gabungan. Satgas tak akan dilekatkan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), karena KPUD diamanatkan oleh konstitusi untuk bersikap independen. …

Rabu (10/6), Komisi I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dalam rapat tersebut, Komisi I menyampaikan penolakannya terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak lanjutan pada Desember 2020. Komisi I memandang penyelenggaraan Pilkada beresiko membahayakan …

Dokter Spesialis Kedaruratan Medis  atau Emergency Medic (EM) Rumah Sakit Muhammadiyah, Corona Rintawan, menyampaikan kondisi saat ini bahwa tenaga medis telah mengalami kekurangan alat pelindung diri (APD). Kekurangan APD menyebabkan masker sebagai salah satu APD digunakan oleh tenaga medis berulang …

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, meminta agar penyelenggara pemilu dan publik tak khawatir soal ketersediaan anggaran untuk Pilkada Serentak 2020 dengan protokol Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Pihaknya telah mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid menyampaikan pihaknya optimis dapat menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dengan protokol Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Pilkada di tengah pandemi bukan tak mungkin dilaksanakan, meski beresiko tinggi, rumit, dan mahal. Simak …

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Saan Mustopa menyampaikan bahwa semua fraksi di DPR menginginkan adanya ambang batas pencalonan presiden. Besarannya, minimal 10 persen dari total jumlah kursi di parlemen. “Ada yang ingin tetap 20 persen kursi …

Deputi Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustiyati, mendorong agar pembentuk undang-undang mengatur keserentakkan jadwal rekrutmen penyelenggara pemilu. Hal tersebut ditujukan agar rekrutmen penyelenggara pemilu tak terserak dan mengganggu fokus penyelenggara pemilu yang tengah menyelenggarakan tahapan …

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa menyampaikan bahwa ada dua alternatif sistem pemilihan anggota legislatif yang akan ditetapkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, yakni proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Dua partai …