February 23, 2025

AMALIA SALABI

Pegiat rumahpemilu.org, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perempuan lulusan Sejarah Universitas Indonesia ini berobsesi menguatkan literasi kepemiluan Indonesia yang tak lepas dari sejarah. Menjadi Presiden Gerakan Intelektual Muda Indonesia (2016-sekarang) dan pengurus Forum Islam Progresif (2018), ia berkeyakinan Islam Indonesia bisa sesuai dengan prinsip kehidupan bernegara demokrasi. Amel biasa berkomunikasi melalui media sosial dan email amaliyahsalabi@gmail.com.

Revisi Tiga Pasal Urgen Diatur di Perpu Penundaan Pilkada

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Rumah Kebangsaan mendorong Presiden agar segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) penundaan Pemilihan …

Read More »

Ketua KPU Bali Optimis Pilkada Serentak 2020 Dilaksanakan 9 Desember

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gde Lidartawan menyatakan optimis menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dengan tahapan yang dimulai pada Juni dan pemungutan suara 9 Desember. Terobosan dapat dilakukan untuk meminimalisir terpaparnya penyelenggara pemilu …

Read More »

KPU Sumut Pertimbangkan Digitalisasi Tahapan Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mempertimbangkan penyelenggaraan dua tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dengan teknologi digital. Pertimbangan ini didasari atas masalah terbatasnya anggaran di Sumatera Utara untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas di …

Read More »

KPU Kepri Risau Pilkada Serentak Dilakukan di Akhir Tahun

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sriwati, khawatir Pemillihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dilaksanakan di akhir tahun. Kondisi cuaca di Kepulauan Riau di akhir tahun tak bersahabat, banyak gelombang tinggi di lautan yang beresiko menghambat pelaksanaan …

Read More »

Pilkada 9 Desember 2020, KPU Kota Depok Lihat Banyak Potensi Masalah

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Kholil Pasaribu, mendorong agar Pemillihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tidak dilaksanakan di Desember 2020. Pasalnya, jika merujuk pada prediksi World Health Organization (WHO), pandemik baru akan selesai selama 13 hingga 26 bulan. …

Read More »

Sejarah Hak Pilih Universal

Hak pilih universal atau hak pilih bagi semua warga negara tanpa memandang gender, kepemilikan properti dan warna kulit bukanlah sesuatu yang diberikan secara sukarela oleh penguasa. Ia diperjuangkan oleh sipil dalam waktu yang lama. Potret sejarah hak pilih itu dirangkum …

Read More »

Menelaah Malpraktik Pemilu

Malpraktik pemilu menjadi topik di webdiskusi “Perlukah Mewaspadai Malpraktik dalam Penundaan Pilkada 2020?” (23/4). Mahasiswa S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM), yakni Azka Abdi Murabbi dan Siti Fadhilah menjabarkan definisi dan tipologi malpraktik pemilu. …

Read More »

Jika Perpu Terbit Lewat April, Waktu Persiapan Pilkada 9 Desember Tak Cukup

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mendorong Pemerintah agar segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) jika menghedaki agar Pemilihan Kepala Daerah) Serentak 2020 dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Jika lewat April, maka KPU akan direpotkan dengan penyusunan …

Read More »

Bawaslu: Pelaksanaan Pilkada 2020 dengan Protokol Covid-19 Harus Ketat

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan, merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat protokol penanganan Coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang ketat terhadap tahapan Pilkada yang membutuhkan kontak fisik dengan pemilih, seperti tahap pemutakhiran daftar pemilih dan verifikasi faktual …

Read More »

Kemandirian KPU Kian Diuji

Kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU), kian diuji sepanjang sejarah kepemiluan, kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. Ia menyebut lahirnya kewajiban konsultasi Peraturan KPU (PKPU) kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai respon politisi terhadap …

Read More »