Pada diskusi “Dari Pemilu Serentak 2019 menuju Pilkada Serentak, Sebuah Evaluasi dan Rekomendasi” yang diadakan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat (21/8), mencuat isu penerapan rekaptulasi elektronik atau e-rekap di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 …
Read More »AMALIA SALABI
Perempuan dalam Politik, Kasus India
“Perempuan dalam proses politik India sedang berprogres. Sistem patriarkis sedang mengalami perubahan,” kata George Mathew, Ketua New Delhi Institute of Social Sciences, pada seminar “Women, Islam, and Politics: Indonesia and India” di gedung Widya Graha Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), …
Read More »Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada 2020
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.15/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 telah dirilis. Pilkada akan digelar pada 23 September 2020 secara serentak di 270 daerah. Sementara itu, pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati …
Read More »Wacana Perkuat Wewenang MPR dan GBHN Melemahkan Posisi Presiden
“Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah sebuah keniscayaan. Tapi, apa dulu yang mau diubah? UUD kita punya banyak kelemahan. Perubahan satu sampai keempat itu sarat muatan politik. Apa yang mau diubah?” kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri …
Read More »Agil Oktarial: Usul GBHN Berbahaya bagi Sistem Presidensil Indonesia
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK), Agil Oktarial, dalam diskusi “Amandemen Konstitusi, Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa?” di Gondangdia, Jakarta Pusat (14/8) mengemukakan penolakan PSHK terhadap wacana pengembalian Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen terbatas konstitusi, dengan Majelis …
Read More »Pemilihan Presiden Tidak Langsung, Agenda Terselubung Wacana Amandemen Konstitusi?
Wacana untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mencuat pasca kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) digelar pada 8-11 Agustus 2019. PDIP mengeluarkan 23 rekomendasi, salah satunya amandemen terbatas terhadap konstitusi untuk menetapkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai …
Read More »KPU DKI Jakarta Tetapkan 106 Caleg Terpilih DPRD Provinsi
Senin (12/8), Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengumumkan 106 nama calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Nama-cama caleg terpilih diumumkan saat rapat pleno penetapan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Berikut 106 nama caleg terpilih. Dapil …
Read More »Demokrasi Deliberatif ala Masyarakat Adat Nusantara
Kata demokrasi, sebagaimana sering dikutip di banyak tulisan, berasal dari kata demos dan kratos yang bermakna pemerintahan atau kekuasaan oleh rakyat. Sementara itu, kata deliberatif berasal dari kata deliberatio yang berarti konsultasi atau musyawarah atau menimbang-nimbang. Teori demokrasi deliberatif dicetuskan …
Read More »Per 7 Agustus 2019, MK Kabulkan 5 Permohonan PHPU Pileg
Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, per Rabu (7/8) Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus 165 permohonan sengketa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg). Sebanyak 29 perkara ditolak, 80 perkara tidak dapat diterima, 31 perkara gugur, 20 perkara ditarik …
Read More »Refleksi Netralitas ASN pada Pemilu 2019, Dilema Hak Politik Birokrat
Pada Pemilu 2019, Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) melakukan pemantauan terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN). Pantauan dilakukan melalui linimasi media sosial para pemantau yang berjumlah kurang lebih 80 orang, serta melalui berita di media cetak dan online. Pada …
Read More »