Pada talkshow “Polemik Larangan Caleg DPD dari Parpol” yang ditayangkan oleh Kompas TV pada Kamis (26/7), Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO) menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) “goblok” atas Putusan No.30/2018 yang melarang anggota partai politik …

Praktik politik uang masih terjadi pada Pilkada Serentak gelombang ketiga yang dilangsungkan pada 2018. Banyak temuan politik uang dilaporkan oleh masyarakat dan pemantau, namun tak dapat ditindak secara tuntas dengan pemberian sanksi diskualifikasi. Terhadap hal tersebut, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk …

Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Bayu Dwi Anggono menjelaskan perspektif hukum tata negara terhadap praktik politik uang pada diskusi “Melihat Bahaya, Ancaman, Dampak, dan Antisipasi Money Politic di Era Demokrasi Langsung” yang diadakan …

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) melanjutkan gugatannya atas Pasal 169 huruf n Undang-Undang (UU) No.7/2017 yang berisi ketentuan bahwa salah satu syarat menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) adalah tidak pernah menjadi presiden atau wakil presiden selama dua …

Hendak menyasar semua kalangan dalam program pendidikan pemilu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang merampungkan komik Undang-Undang (UU) Pemilu No.7/2017. Komik menceritakan aturan hukum yang tertuang di dalam 573 pasal UU Pemilu. “Kami sedang merampungkan sebuah cerita dalam bentuk komik yang …

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 23 Juli 2018 yang melarang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari unsur partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan bergerak cepat mematuhi putusan MK. KPU mesti menyurati calon anggota DPD yang diverifikasi berasal …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru saja mengeluarkan laporan hasil pengawasan terhadap data bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota kepada publik. Diketahui, terdapat 199 bacaleg mantan narapidana korupsi di dalam daftar bacaleg yang diajukan …

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas beberapa lembaga pemantau pemilu dan demokrasi mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membuka akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada publik. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat sehingga KPU wajib memfasilitasi rakyat untuk mendapatkan informasi …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan adanya 199 bakal calon anggota legislatif (bacaleg)  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mantan narapidana korupsi di dalam daftar bakal calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu 2019. 199 bacaleg ini tersebar di 11 provinsi, …

Rabu (25/7), Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan, melantik 81 orang anggota Bawaslu Provinsi. Dengan demikian, telah terdapat 188 anggota Bawaslu di 34 provinsi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Tim Hubungan Masyarakat (Humas) Bawaslu RI, diketahui bahwa jumlah …