Selasa (24/7), Presiden RI, Joko Widodo, menerima audiensi Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Istana Bogor, Jawa Barat. Pada audiensi tersebut, Bawaslu mendorong komitmen Presiden untuk mengajak semua pihak, terutama aparatur sipil negara (ASN) dan anggota Tentara …
Read More »AMALIA SALABI
Perindo Gugat Batas Masa Kekuasaan Wakil Presiden, Koalisi Minta MK Tolak Permohonan
Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengajukan gugatan atas Pasal 169 huruf n Undang-Undang (UU) Pemilu yang mengatur persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang …
Read More »MK: Penyelesaian Sengketa Proses di Bawaslu Dihitung dalam Hari Kerja, Bukan Hari Kalender
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.31/2018 menyatakan bahwa frasa hari di dalam Pasal 468 ayat (2)Undang-Undang (UU) Pemilu bermakna hari kerja, bukan hari kalender. Pemaknaan hari kerja ditujukan untuk menyamakan perlakuan dengan proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha …
Read More »Putusan MK, Minimal Usia Jajaran Ad Hoc Panwas Tetap 25 Tahun
Erik Fitriadi dan kawan-kawan menggugat syarat minimal usia Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panwas Kelurahan/Desa, dan Panwas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diatur dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b, m, dan o Undang-Undang (UU) Pemilu. Syarat minimal usia 25 tahun …
Read More »Kembalikan Muruah DPD, MK Larang Anggota Partai Politik Mencalonkan Diri sebagai Anggota DPD
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan perkara No.30/2018 yang menggugat frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf i Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilu. Pasal ini berkaitan dengan persyaratan perseorangan menjadi anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Pemohon, Muhammad Hafiz, merupakan seorang warga …
Read More »Pasca Putusan MK, Anggota PPK Tak Jadi Tiga
Selain memutuskan bahwa aturan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota sebanyak tiga orang tak berkekuatan hukum tetap, Mahkamah Konstitusi (MK) juga memutuskan bahwa aturan tiga orang untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak rasional dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) …
Read More »Tak Rasional, MK Hapus Aturan Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota Tiga Orang
Senin (23/7), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang (UU) No.7/2017, yang mengatur anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota berjumlah tiga atau lima orang, bertentangan dengan Pasal 2 2E ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tak …
Read More »Lima Mantan Narapidana Kasus Korupsi ada di Daftar Bacaleg DPR RI
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan melaporkan bahwa terdapat lima bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menurut catatan pengadilan merupakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi. KPU telah mengembalikan data bacaleg kepada partai …
Read More »63 Artis Masuk Daftar Bacaleg 2019, Perludem: Siasat Partai Tembus Ambang Batas Parlemen
63 artis terjaring dalam daftar bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI 2019. Nama 63 artis tersebar di sepuluh partai politik peserta pemilu. Partai NasDem merupakan partai politik dengan jumlah bacaleg artis terbanyak, yakni 25 orang. Manohara …
Read More »1.374 Bacaleg Didaftarkan Partai Politik Peserta Pemilu ke KPU Jawa Tengah
Berdasarkan data rekapitulasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, terdapat 1.374 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Jawa Tengah. Dari total 13 daerah pemilihan (dapil), dapil Jawa Tengah 12 dengan 12 kursi yang …
Read More »