JAKARTA, KOMPAS — Mendekati masa-masa pendaftaran bakal calon kepala daerah pada pilkada serentak 2018, Badan Pengawas Pemilu mengingatkan partai-partai politik untuk menghindari praktik mahar politik. Pemberian imbalan terkait pencalonan dalam pilkada kepada pengurus parpol memiliki konsekuensi pidana penjara dan denda. …

Pemilihan kepala daerah serentak gelombang ketiga tahun 2018 diyakini publik menjadi ajang pemanasan mesin politik partai menjelang Pemilihan Umum 2019. Pilkada tahun depan juga dibayangi terjadinya potensi kerawanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Meski demikian, pilkada diyakini akan …

”Kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rakyat, yang dilakukan oleh para pemimpin yang dipercaya oleh rakyat.” (Mohammad Hatta dalam ”Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan Rakyat”) Tahun 2018 dan 2019 akan jadi titik kritis, tidak hanya bagi masa depan demokrasi, tetapi juga bagi imajinasi keindonesiaan. …

Peserta Pilkada 2018 Diminta Jaga Persatuan JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara RI memprediksi isu yang berbau suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA masih akan dominan pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2018. Polri berharap para peserta pilkada dapat menjamin pesta …

JAKARTA, KOMPAS — Pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019, Jumat (15/12), memasuki tahap verifikasi faktual untuk 12 parpol yang dinyatakan lulus penelitian administrasi. KPU diharapkan bisa mengantisipasi jika verifikasi faktual menjadi kian kompleks akibat penambahan ”jalur” verifikasi. Komisi Pemilihan Umum, …

Bawaslu Buka Ruang Sengketa JAKARTA, KOMPAS — Berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap berkas perbaikan pendaftaran partai politik, Komisi Pemilihan Umum meloloskan 12 partai politik untuk mengikuti tahap verifikasi faktual. Dua partai politik dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan. Bagi …

JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggara pemilihan umum dari tingkat pusat hingga lembaga ad hoc di daerah harus mampu mempertahankan kemandirian dan kredibilitas lembaga karena akan menjadi modal sosial dalam menghadapi Pemilu 2019. Hal itu sangat penting karena penyelenggara pemilu akan menjadi …

Pilkada serentak 2017, utamanya di DKI Jakarta, menunjukkan riuhnya penyampaian ujaran kebencian maupun informasi palsu di ruang maya. Efek hal itu masih membekas di masyarakat. Kini, Pilkada 2018 sudah di depan mata. Sudah siapkah penyelenggara pemilihan menghadapi potensi munculnya ujaran …

Penyelenggaraan, Kontestasi, dan Massa Pemilih Bisa Jadi Pemicu BOGOR, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kepolisian Negara RI dan Kementerian Dalam Negeri mengantisipasi serta mengatasi kerawanan yang tinggi di sejumlah daerah jelang Pemilihan Kepala Daerah 2018. Pasalnya, tingkat kerawanan yang …

JAKARTA, KOMPAS — Calon pemilih yang namanya sudah masuk dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019, tetapi menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara yang berbeda, bisa kehilangan hak suara. Ketentuan ini perlu diantisipasi oleh penyelenggara, partai politik, dan calon pemilih. …