Verifikasi Bisa Dilakukan Terbatas di Daerah Otonom Baru JAKARTA, KOMPAS — Partai politik peserta Pemilu 2014 tetap harus kembali mendaftar untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Dalam proses registrasi ulang tersebut, KPU akan memeriksa sekaligus mencocokkan data verifikasi partai-partai itu lima tahun …

JAKARTA, KOMPAS — Setidaknya dua partai politik baru menguji konstitusionalitas ketentuan mengenai verifikasi parpol dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua partai itu, yaitu Partai Islam Aman Damai dan Partai Solidaritas Indonesia, keberatan jika partai lama tidak wajib …

RUU Pemilu Mendesak Segera Diundangkan JAKARTA, KOMPAS — Partai peserta Pemilu 2014 belum tentu tanpa melalui tahapan verifikasi untuk bertarung dalam Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum masih mengkaji pasal dalam RUU Pemilu yang mengatur verifikasi parpol yang bisa punya dua tafsir …

JAKARTA, KOMPAS — Masih belum diundangkannya Rancangan Undang-Undang Pemilu di tengah kian dekatnya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 dikhawatirkan semakin menyulitkan Komisi Pemilihan Umum. Apalagi, pada saat bersamaan, penyelenggara pemilu juga harus menghadapi redesain organisasi KPU di daerah sekaligus menyiapkan pilkada serentak …

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah menaikkan dana partai politik hingga 10 kali lipat melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 memantik perdebatan. Salah satu alasannya, pengurus partai politik di tingkat pusat dan daerah dinilai belum begitu mengerti aspek pengelolaan dana …

Keterlambatan Anggaran Hambat Pilkada 2018 JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mulai turun tangan mengatasi keterlambatan pemerintah daerah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah untuk penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018. Keterlambatan ini dinilai bakal menghambat penyelenggaraan pilkada …

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum berharap Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat bisa menjadwalkan rapat konsultasi membahas peraturan KPU terkait tahapan dan jadwal Pemilu 2019 di tengah masa reses DPR. Namun, pembahasan peraturan teknis pemilu itu tetap masih harus menunggu Undang-Undang …

Masih Ada Sejumlah Daerah Belum Bahas Anggaran Pilkada 2018 JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri diharapkan bersikap tegas terhadap pemerintah daerah yang belum juga menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau bahkan belum membahas anggaran pilkada 2018. Ketercukupan anggaran sangat memengaruhi kualitas …

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjamin anggaran penyelenggaraan pemilu kepala daerah 2018 tidak akan lewat dari tenggat yang ditentukan. Dari 171 daerah yang akan menggelar pilkada 2018, sekitar 100 daerah sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah yang menjadi dasar penganggaran pilkada, Sementara …

Tetap digunakannya sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2019 cukup memastikan kedaulatan rakyat dalam menentukan wakilnya di lembaga legislatif. Namun, efek negatif yang mungkin timbul dari sistem itu tak cukup ditangkal dengan regulasi pemilu yang pekan lalu disetujui DPR untuk jadi …