JAKARTA, KOMPAS — Kompromi mengenai sejumlah isu krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu diyakini masih bisa dilakukan. Proses pengambilan keputusan di rapat Panitia Khusus RUU Pemilu, Kamis (8/6), diharapkan tidak berujung pada voting, tetapi tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat. …

DPR Minta Pemerintah Rekrut Lagi Anggota KPU dan Bawaslu JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu DPR menyepakati penambahan anggota KPU dan Bawaslu masing-masing sebanyak empat orang. Seleksi ulang untuk mengisi kekosongan kursi tambahan itu akan dilakukan pada …

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu memperdebatkan alokasi pembagian kursi tambahan untuk sejumlah provinsi di Pulau Jawa. Hal itu karena Jawa saat ini telah mendominasi total 560 kursi DPR yang ada. Penambahan kursi kemungkinan akan ditujukan untuk …

JAKARTA, KOMPAS — Verifikasi partai politik peserta pemilu hanya untuk partai baru. Partai yang sebelumnya pernah menjadi peserta pemilu tidak perlu diverifikasi ulang. Namun, kesepakatan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu DPR dan pemerintah ini ditentang partai baru. …

JAKARTA, KOMPAS — Setiap anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu memiliki usulan tersendiri tentang provinsi yang patut mendapat tambahan 15 kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Jika prinsip dasar pembagian kursi tidak disepakati terlebih dahulu di internal pansus, kursi tambahan itu …

JAKARTA, KOMPAS — Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat mengkaji ulang penambahan pimpinan legislatif dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD. Suara publik dan pemerintah yang keberatan dengan jumlah penambahan pimpinan akan menjadi perhatian. Sebelumnya, …

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan akan kembali mengakomodasi pasal yang memperbolehkan terpidana hukuman percobaan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Namun, hal ini dinilai akan melanjutkan inkonsistensi aturan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun …

Kesetaraan dan Keseimbangan Antardaerah Jadi Pertimbangan JAKARTA, KOMPAS — Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat akan ditambah dari 560 menjadi 575 kursi. Penambahan 15 kursi yang berlaku mulai Pemilu 2019 akan diprioritaskan untuk daerah di luar Jawa dengan mempertimbangkan keseimbangan dan …

Pemerintah Batasi Tambahan untuk Daerah Otonom Baru JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menambah 19 kursi DPR. Usul itu muncul karena DPR menolak realokasi kursi dari daerah pemilihan dengan rasio keterwakilan …

JAKARTA, KOMPAS — Wacana penambahan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat lewat Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bukan satu-satunya solusi terhadap persoalan disproporsionalitas alokasi kursi. Untuk memenuhi prinsip kesetaraan, DPR dan pemerintah dapat merealokasi kursi dari daerah pemilihan yang keterwakilannya …