August 8, 2024

SEBASTIAN VISHNU

Avatar
Pegiat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Lima Daerah di Papua Bisa Hadapi Penundaan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS — Lima daerah yang sama sekali belum membahas anggaran pengawasan untuk pemilihan kepala daerah serentak 2018 terancam menghadapi penundaan pilkada. Badan Pengawas Pemilu mempertimbangkan untuk merekomendasikan penundaan pilkada sebagai jalan terakhir jika daerah-daerah tersebut belum juga menyepakati anggaran pengawasan. …

Read More »

Bawaslu Ingatkan Potensi Sengketa

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu mengingatkan kebijakan Komisi Pemilihan Umum menjadikan Sistem Informasi Partai Politik sebagai satu-satunya alat untuk pendaftaran peserta Pemilu 2019 akan membuka peluang sengketa. Namun, KPU menilai tidak ada persoalan dengan Sipol karena partai politik sudah mampu …

Read More »

Drama Tiga Babak yang Kembali Berulang?

Dari 10 meja di ruang pendaftaran partai politik di Gedung Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Senin (9/10) siang, satu meja tampak sibuk melayani sejumlah orang dengan atribut Partai Persatuan Indonesia. Hari itu, Perindo menjadi parpol pertama yang mendaftar untuk mengikuti …

Read More »

KPU Berharap Putusan MK Dipercepat

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap Mahkamah Konstitusi bisa mempercepat putusan gugatan ihwal aturan verifikasi faktual dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. “Kami ingin putusan keluar sebelum proses pendaftaran partai politik di KPU ditutup,” ujar komisioner …

Read More »

Bawaslu Akan Dengarkan Keluhan Parpol

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu akan mengumpulkan perwakilan pengurus partai politik yang akan mendaftar menjadi peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014, Senin (9/10). Bawaslu ingin mendengar pendapat dan kendala yang dihadapi partai dalam menggunakan Sistem Informasi Partai Politik yang menjadi prasyarat …

Read More »

Bawaslu Perlu Lebih Selektif

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan lebih besar dalam menangani pelanggaran administrasi pemilihan umum sehingga perlu memperkuat sumber daya agar bisa memaksimalkan kewenangan itu. Namun, kewenangan itu harus dikeluarkan secara hati-hati dan selektif, terutama terkait dengan putusan mendiskualifikasi pasangan …

Read More »

KPU Beri Bawaslu Akses Awasi Sipol

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum akan memberikan akses kepada Badan Pengawas Pemilu untuk memantau perkembangan pengisian data oleh partai politik di Sistem Informasi Partai Politik. Bawaslu memerlukan akses Sistem Informasi Partai Politik agar memiliki rekam data jika muncul sengketa administrasi …

Read More »

Melepas dan Menahan Partai Politik Peserta Pemilu

KESIBUKAN Pemilu 2019 sudah dimulai. Sejak Selasa (3/10/2017) hingga Senin (16/10/2017), KPU membuka pendaftaran partai politik peserta pemilu. Inilah tahapan pertama dari 11 tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017). UU No 7/2017 …

Read More »

Sipol Diyakini Tidak Jadi Persoalan

JAKARTA, KOMPAS — Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol yang menjadi prasyarat pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 diyakini tak akan menjadi persoalan. Sipol tak akan menjadi pintu masuk sengketa bagi partai yang tidak lolos. Berbeda dengan pendaftaran Pemilu 2014, Sipol …

Read More »

Parpol Lama Bisa Terjegal di Pendaftaran

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik yang sudah terverifikasi pada Pemilu 2014 belum pasti langsung lolos ke Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum mewajibkan semua partai politik tetap melewati tahap pendaftaran dan penelitian administrasi. “Apabila tidak lolos penelitian administrasi, akan diberi kesempatan memperbaiki …

Read More »