The Elections Commission (KPU) rejected the registration of thirteen political parties. The Elections Monitoring Body (Bawaslu) anticipating incoming lawsuit. The Elections Commission rejected registration application from thirteen political parties. We can see this from the data available on the Political …

Pendaftaran tiga belas partai tidak diterima oleh KPU. Gugatan diantisipasi Bawaslu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan ada tiga belas partai nasional yang pendaftarannya tidak diterima. Data ini ditampilkan di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang juga bisa diakses publik. Partai-partai …

The Elections Commission (KPU) has closed the 1×24 hours of political party registration extension period on Tuesday (10/17). At 24:00 local time, the registration process was concurrently closed by all KPUs all over Indonesia, including the Independent Elections Commission (KIP) …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menutup masa tambahan waktu 1×24 jam proses pemeriksaan pemenuhan dokumen persyaratan pendaftaran (17/10). Pukul 24.00 waktu setempat, proses tersebut serentak ditutup di KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, termasuk Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Hari ini pula …

KPU promises to open the data stored in the Political Party Information System (Sipol) after the registration process has ended. What kind of data should be made open to public? The Elections Commission (KPU) is rather late in opening the …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menutup masa tambahan waktu 1×24 jam proses pemeriksaan pemenuhan dokumen persyaratan pendaftaran (17/10). Hanya empat belas partai nasional dan satu partai lokal yang pendaftarannya diterima oleh KPU. Data tersebut tertuang dalam Sistem Informasi Partai Politik …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memberi waktu bagi partai untuk melengkapi dokumen persyaratan. Hanya partai yang sudah datang melakukan pendaftaran pada akhir masa pendaftaran di KPU (16/10) pukul 24.00 WIB yang diberi kesempatan itu. “Pemeriksaan kelengkapan dokumen kita lanjutkan sampai …

The problem with Political Party Information System (Sipol) begins when the registration requirement for political party becomes more over-burdening. During the plenary meeting to discuss the Elections Law Bill months ago, representatives of political parties in the Parliament debated over …

KPU menjanjikan akses Sipol bagi publik setelah tahap pendaftaran usai. Apa saja data yang sebaiknya dibuka? Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbilang terlambat membuka akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada kalangan luas. Pada hari pertama pendaftaran partai politik calon peserta …

Drama Sipol bermula dari beratnya syarat partai untuk menjadi peserta pemilu. Saat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu lalu, partai-partai berdebat soal syarat partai peserta pemilu. Tiga fraksi pada Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu—Fraksi PDIP, Partai Golkar, dan Partai Nasdem—mengusulkan syarat …