Verifikasi ulang partai lama—yang telah lolos verifikasi pada Pemilu 2014—untuk kepesertaan Pemilu 2019 dinilai tidak perlu dilakukan. Verifikasi ulang yang dilakukan secara detail hanya akan menghabiskan anggaran dan memperpendek waktu pelaksanaan tahapan pemilu. “Tidak perlu dilakukan verifikasi ulang dengan detail. …
Read More »Maharddhika
Anggota Bawaslu 2012-2017 di 25 Provinsi (Terpilah Jenis Kelamin)
Unduh Anggota Bawaslu 2012-2017 di 25 Provinsi (Terpilah Jenis Kelamin)
Read More »Anggota Bawaslu 2017-2022 di 25 Provinsi (Terpilah Jenis Kelamin)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengumumkan calon terpilih anggota Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2017—2022 di 25 Provinsi. Melalui pengumuman bernomor 0486/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017, hanya ada 14 perempuan terpilih dari total 75 orang terpilih di 25 provinsi. Unduh Anggota Bawaslu 2017-2022 di 25 …
Read More »Tren Ketimpangan Perempuan Anggota Bawaslu Berlanjut
Rekrutmen anggota Bawaslu di 25 provinsi baru saja rampung. Jumlah perempuan terpilih masih timpang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI (16/9) mengumumkan calon terpilih anggota Bawaslu provinsi masa jabatan 2017—2022 di 25 provinsi. Melalui pengumuman bernomor 0486/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017, hanya ada 14 perempuan …
Read More »132 Daerah Belum Tuntaskan NPHD Pengawasan Pilkada 2018
Sebanyak 132 pemerintah daerah belum menuntaskan penganggaran pengawasan Pilkada 2017. Pemberian dana hibah yang dibuktikan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dibutuhkan untuk mendukung berjalannya program dan tugas serta wewenang pengawas di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. “67 daerah sudah …
Read More »Perempuan Anggota Bawaslu Provinsi 2017-2022 Terpilih Hanya 14 dari 75
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengumumkan calon terpilih anggota Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2017—2022 di 25 Provinsi. Melalui pengumuman bernomor 0486/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017, hanya ada 14 perempuan terpilih dari total 75 orang terpilih di 25 provinsi. “Jumlah total (perempuan) di fit and …
Read More »MK Hanya Punya Waktu Sebulan Sidangkan Uji Materi Pasal Verifikasi Partai
Mahkamah Konstitusi (MK) hanya memiliki waktu 42 hari kalender atau 32 hari kerja untuk memutus konstitusionalitas pasal verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019. Putusan diharapkan sudah keluar sebelum tanggal 3 Oktober 2017. Karena di waktu itu, dalam draf peraturan Komisi …
Read More »Verifikasi Partai Peserta Pemilu 2014 Disebut Dagelan, MK Minta Bukti Data
Partai Islam Damai Aman (Idaman) menguji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-undang Pemilu yang mengatur verifikasi partai politik peserta pemilu. Dalam permohonannya, verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014 disebut sebagai verifikasi dagelan. Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Partai Idaman …
Read More »How the Saint-Lague Method Actually Works
Members of the Parliament and the government have decided to pass the Elections Law Bill into an applicable law on July 21st 2017. One of the provision contained in the Law is the implementation of Saint-Lague method as a method …
Read More »MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU Pemilu
Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perdana uji materi Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada hari ini (24/8). Sidang dengan nomor perkara 53/PUU-XV/2017 ini dimohonkan oleh Partai Idaman dengan pemohon Rhoma Irama selaku Ketua Umum dan Ramdansyah selaku …
Read More »