Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dijadwalkan digelar Kamis (20/7). Jelang rapat tersebut, Koalisi Kawal RUU Pemilu mendesak para anggota DPR untuk tidak bernegosiasi dengan berbasis kepentingan politik jangka pendek. “UU Pemilu ini adalah aturan …

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai frasa “bersifat mengikat” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 telah mengaburkan makna konsultasi. Konsultasi dimaksudkan sebagai forum bertukar pikiran untuk mendapatkan nasihat, saran, dan sebagainya. Frasa “bersifat mengikat” justru bersifat menyandera ketimbang bertukar pikiran. “Adanya …

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diperlakukan berbeda dari lembaga independen lainnya. Peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Komisi Yudisial sebagai lembaga independen sama sekali tidak diharuskan melalui proses konsultasi dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat …

Pemerintah kembali mewacanakan penggunaan undang-undang kepemiluan lama jika pembahasan rancangan undang-undang pemilu masih buntu. Padahal, undang-undang kepemiluan yang lama tidak dirancang untuk pelaksanaan pemilu serentak. “Pemilu serentak ditunda ke 2019 kan supaya pembuat UU mampu membuat peraturan perundang-undangan yang baik …

Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu mengumumkan lima paket isu krusial untuk menyelesaikan deadlock dalam pembahasan RUU Pemilu. Sistem paket ditujukan agar pengambilan keputusan tak memakan waktu lebih lama. Sebelumnya, ditawarkan opsi item per item. “Kita ingin pengambilan keputusan cepat saja. …

Wacana pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk memperjelas keserentakan pemilu dinilai tak perlu. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah cukup kuat untuk mengatur keserentakan pemilu. Teknis bagaimana penyelenggaraan pemilu serentak dilaksanakan cukup diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). …

Jokowi sibuk membangun infrastruktur fisik tapi melupakan pemilu sebagai infrastruktur mendasar dalam demokrasi. Ini dapat dilihat dari tiga kesalahan Jokowi dalam pembahasan RUU Pemilu: tak tepat waktu, tak paham politik kepemiluan, dan tak punya strategi memperjuangkan pilihan politiknya di DPR. …

Pemerintah mewacanakan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) jika pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilu (RUU) masih menemui jalan buntu. Substansi Perppu mengacu pada UU lama dengan perubahan pada konteks keserentakan pemilu. “Tidak ada yang prinsip kok. Hanya keserentakan saja. Serentak yang …

Pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilu (RUU) yang kembali molor dari jadwal awal akan menyulitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyusun jadwal tahapan Pemilu 2019. Padahal, jadwal tahapan Pemilu 2019 perlu disesuaikan dengan jadwal tahapan Pilkada 2018 untuk mengurangi beban berat penyelenggara. …

Pembahasan lima isu krusial di Rancangan Undang-undang Pemilu yang belum menemui titik sepakat kembali ditunda. Penundaan pembahasan dilakukan karena pihak pemerintah yang biasanya diwakili Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan jajarannya tidak hadir. “Kita hormati sekalipun idealnya kalau ingin menunda bisa …