Home Berita Lima Paket Isu Krusial Diumumkan

Lima Paket Isu Krusial Diumumkan

Comments Off on Lima Paket Isu Krusial Diumumkan
0
1,207

Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu mengumumkan lima paket isu krusial untuk menyelesaikan deadlock dalam pembahasan RUU Pemilu. Sistem paket ditujukan agar pengambilan keputusan tak memakan waktu lebih lama. Sebelumnya, ditawarkan opsi item per item.

“Kita ingin pengambilan keputusan cepat saja. Pengalaman lima tahun yang lalu, mengambil keputusan item per item itu berlarut-larut sampai pagi,” tandas Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy di Senayan, Jakarta Selatan (12/7).

Paket A: ambang batas presiden 20 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem proporsional terbuka, besaran daerah pemilihan (dapil) 3-10 kursi, konversi suara Sainte Lague Murni.

Paket B: ambang batas presiden 0 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem proporsional terbuka, besaran dapil 3-10 kursi, konversi suara Kuota Hare.

Paket C: ambang batas presiden 10 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem proporsional terbuka, besaran dapil 3-10 kursi, konversi suara Kuota Hare.

Paket D: ambang batas presiden 10 persen, ambang batas parlemen 5 persen, sistem proporsional terbuka, besaran dapil 3-8, konversi suara Sainte Lague Murni.

Paket E: ambang batas presiden 20 persen, ambang batas parlemen 3,5 persen, sistem proporsional terbuka, besaran dapil 3-10 kursi, konversi suara Kuota Hare.

Lima paket tersebut akan diputus pada rapat kerja bersama Pemerintah hari Kamis 13 Juli 2017. Apabila kesepakatan tak ditemui, lima paket akan divoting pada sidang paripurna tanggal 20 Juli.

“Ini lima paket yang telah Pansus buat. Untuk mengetahui bagaimana sikap masing-masing fraksi dan Pemerintah, kita tunggu besok. Rapat kerja besok terbuka, jadi silakan datang,” tutup Edy.

Load More Related Articles
Load More By Maharddhika
Load More In Berita
Comments are closed.

Check Also

MK: Belum Berusia 17 Tahun tetapi Sudah/Pernah Kawin Berhak Memilih dalam Pemilu

Warga negara yang sudah/pernah kawin meskipun berusia di bawah 17 tahun dinilai Mahkamah K…