Pengawas Pemilu (Panwas) di tingkat kabupaten/kota yang dibuat jadi permanen akan berkonsekuensi pada penambahan biaya kesekretariatan. Dibutuhkan setidaknya Rp.6,7 miliar untuk biaya rutin kesekretariatan Panwas permanen tersebut. “6,7 miliar rupiah kebutuhan satu panwas kabupaten/kota yang permanen dengan jumlah komisioner lima …

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menawarkan empat paket pilihan untuk diambil keputusan pada Selasa (13/6) esok. Usulan empat paket ini disusun setelah Fraksi PDIP meminta pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial dibahas dengan skema paket—tak dipisah satu per …

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menargetkan seluruh perdebatan pada pembahasan RUU Pemilu bisa diselesaikan dalam rapat Pansus esok (13/6). Setelah pengambilan keputusan di tingkat Pansus tersebut, Pansus menargetkan RUU Pemilu bisa disahkan pada sidang paripuna pada Senin (19/6). …

Jumlah penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga TPS disesuaikan. Beban berat pemilu serentak jadi dalih.  Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu DPR dan Pemerintah menyepakati penyesuaian jumlah anggota dan sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu …

Rekapitulasi suara pada Pemilu 2014 dilakukan berjenjang dari tempat pemungutan suara (TPS), kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Pada Pilkada 2015 dan 2017 lalu, tahapan rekapitulasi suara di tingkat kelurahan dipotong. Hasil pemungutan suara dari TPS langsung direkap di kecamatan. Untuk …

Penambahan kursi belum terjamin dapat mengatasi persoalan disproporsional. Penambahan kursi malah berkonsekuensi pada pemborosan anggaran. Isu penambahan kursi mula-mula muncul untuk mengatasi persoalan representasi dan disproporsionalitas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penambahan jumlah penduduk dan daerah otonom baru jadi alasan …

Penambahan 15 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkonsekuensi pada pemborosan anggaran negara sebesar 56 milyar per tahun. Indonesia Budget Center (IBC) menyayangkan sikap anggota Pansus Rancangan Undang-undang pemilu yang menganggap remeh pemborosan ini. “IBC menyayangkan, DPR menganggap anggaran Rp56 milyar/tahun …

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menggunakan afirmasi perempuan yang saat ini masih berlaku. Di dalam daftar bakal calon, setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon. “Kita putuskan …

Mayoritas fraksi di Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui syarat keterwakilan perempuan di kepengurusan partai tidak berubah. Syarat menyertakan sekurang-kurangnya tiga puluh persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat tak perlu diubah agar …

Isu perempuan di RUU Pemilu cenderung stagnan. Minimnya perempuan di rapat Pansus (30/5) membuat tak ada yang ngotot memperjuangkan isu perempuan. Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Selasa (30/5) tiba-tiba dibuka dengan …