Home Berita Ini Jadwal Pengesahan RUU Pemilu yang Direncanakan Pansus

Ini Jadwal Pengesahan RUU Pemilu yang Direncanakan Pansus

Comments Off on Ini Jadwal Pengesahan RUU Pemilu yang Direncanakan Pansus
0
1,950

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu menargetkan seluruh perdebatan pada pembahasan RUU Pemilu bisa diselesaikan dalam rapat Pansus esok (13/6). Setelah pengambilan keputusan di tingkat Pansus tersebut, Pansus menargetkan RUU Pemilu bisa disahkan pada sidang paripuna pada Senin (19/6).

“Hari Selasa (13/6) kita rapat kerja—yang janji tadi ambil kesimpulan di tingkat Pansus. Rabu (14/6) semua hasil bersih dari tim sinkronisasi dibagikan ke semua fraksi-fraksi. Hari Kamis (15/6) kita sudah rapat kerja dengan pemerintah untuk penandatanganan naskah RUU. Hari senin paripurnanya tanggal 19 Juni,” kata Lukman Edy, Ketua Pansus RUU Pemilu, pada diskusi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (9/6).

Sebelum dibawa ke paripurna, Panja mengagendakan rapat kerja dengan Pemerintah Kamis nanti. Dalam rapat tersebut, akan ada laporan Panitia Kerja (Panja) kepada Pansus, pendapat akhir mini fraksi-fraksi, pengambilan keputusan, pembacaan naskah RUU, sambutan pemerintah, serta penandatanganan naskah RUU.

Seperti diketahui, masih ada lima krusial yang belum diambil keputusan. Lima isu krusial tersebut adalah sistem pemilu, ambang batas perwakilan, alokasi kursi per daerah pemilihan, metode konversi suara ke kursi, serta ambang batas pencalonan presiden. Ambang batas pencalonan presiden disebut jadi isu penentu lobi antarfraksi sebab pemerintah tegas memilih angka 20 sampai 25 persen.

“Tapi kalau kemudian nol persen yang menang di Pansus misalnya 6 lawan 4 juga standing pemerintah sudah jelas juga, ini yang perlu pembicaraan lebih lanjut. Tapi Insya Allah hari Selasa selesai itu semua,” tandas Lukman.

Load More Related Articles
Load More By Maharddhika
Load More In Berita
Comments are closed.

Check Also

DPR Didorong Gunakan Mekanisme Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu yang Ramah Perempuan

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didorong untuk menggunakan mekanisme pemilihan ang…