Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepanjang 2012—2017 memotret catatan buruk soal kemandirian penyelenggara pemilu. Hasil analisis Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI menunjukkan, pelanggaran terhadap asas kemandirian paling menonjol di antara asas-asas penyelenggara pemilu lainnya. “Hal tersebut mengindikasikan usaha …
Read More »Maharddhika
Demokrat: Syarat Partai Peserta Pemilu Sudah Berat dan Representatif
Syarat partai peserta pemilu yang ada di Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinilai sudah berat dan representatif. Undang-undang itu menyebut, partai yang menjadi peserta pemilu harus memiliki kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 …
Read More »Jika Syarat Kepesertaan Tak Berubah, Partai Tak Perlu Diverifikasi Ulang
Jika syarat kepesertaan partai di pemilu tidak berubah, partai yang sudah memiliki kursi dan pernah diverifikasi dinilai tidak perlu diverifikasi lagi. Hal tersebut diungkapkan Fandi Utomo, anggota panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan …
Read More »Ketua DPR Imbau Pansus Rampungkan RUU Pemilu Akhir Mei
Dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan V, ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengimbau Panitia Khusus (Pansus) Rancangan undang-undang (RUU) Pemilu untuk segera merampungkan pembahasan. RUU Pemilu diharapkan bisa disahkan akhir Mei 2017 ini. “RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umun diharapkan dapat …
Read More »Berebut Nomor Urut di Sistem Pemilu Terbuka Terbatas
Calon anggota legislatif di nomor urut satu paling diuntungkan dan paling berpeluang terpilih dalam sistem pemilu terbuka terbatas. Perebutan nomor urut berpeluang berujung pada korupsi. Sistem pemilu selalu menjadi isu krusial dari awal hingga menjelang akhir pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. …
Read More »Jelang Pilkada 2018, Perbaikan Data Kependudukan Mesti Jadi Fokus
Penggunaan surat keterangan (suket) pengganti kartu tanda penduduk (KTP) elektronik menjadi evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Perdebatan mengenai perlakuan petugas dalam melayani pemilih dengan suket hingga dugaan pemalsuan suket menjadi sorotan. Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk …
Read More »Tahapan Pilkada dan Pemilu Beririsan, Beban Ganda Bagi Penyelenggara
Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 diprediksi akan beririsan dengan tahapan pemilu serentak 2019. Pilkada serentak 2018 yang akan digelar 27 Juni 2018 tahapannya akan berjalan mulai Agustus 2017. Sementara pemilu serentak 2019 yang akan digelar 17 April 2019 …
Read More »Adelline Syahda: Tidak Boleh Ada Standar Ganda dalam Penentuan Calon Terpilih
Sistem pemilu terbuka terbatas diwacanakan akan jadi salah satu opsi sistem yang akan di-voting. Sistem pemilu terbuka terbatas diajukan sebagai jalan tengah karena sejumlah fraksi ingin pemilu legislatif memakai sistem proporsional terbuka. Fraksi lain menginginkan sistem proporsional tertutup. Dalam perkembangannya, …
Read More »Sistem Pemilu Terbuka Terbatas dan Putusan MK
Sistem pemilu terbuka terbatas diusulkan sebagai jalan tengah. Berpotensi melanggar konstitusi. Istilah sistem proporsional terbuka terbatas kembali muncul dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Namun, kali ini rumusannya berubah dari draft awal yang diserahkan pemerintah. Sistem proporsional terbuka terbatas dalam …
Read More »Terbuka Terbatas Diterapkan di Pemilu 2014, 77 Orang Akan Kehilangan Kursi
Sebanyak 77 orang peraih suara terbanyak akan kehilangan kursi jika sistem pemilu terbuka terbatas diterapkan di Pemilu 2014. 77 calon anggota legislatif ini memperoleh suara terbanyak tapi tak melampaui raihan suara partai. Dalam logika sistem terbuka terbatas, mereka tak akan …
Read More »