Pembatasan konflik kepentingan dengan petahana dalam UU No.8/2015 digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan yang membatasi hak keluarga petahana untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, dan walikota dianggap telah melanggar hak perlakuan sama di hadapan hukum dan tidak didiskriminasikan. Oleh …

Pembiayaan pilkada melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ternyata menuai sejumlah masalah. Berdasarkan studi yang dilakukan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), pembiayaan pilkada bersumber APBD menjadi permasalahan karena ruang fiskal daerah yang terbatas. Pembiayaan pilkada …

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (UU Pilkada) menunda pencalonan keluarga petahana (incumbent) satu periode. …

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (UU Pilkada) menunda pencalonan keluarga petahana (incumbent) satu periode. …

DPR akhirnya mengesahkan UU Pilkada hasil revisi kebut dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Pengaturan jadwal yang diusulkan pemerintah jadi bopeng bagi upaya menata sistem dan penyelenggaraan pemilu kita. Senyum Tjahjo Kumolo merekah usai lobi panjang sehari semalam itu berbuah …

Kompleksitas pilkada serentak pada tataran pengawasan pemilu sebetulnya setara dengan penyelenggaraan pemilu nasional. Pengalaman Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Pemilu 2014 (legislatif dan eksekutif) bisa menjadi dasar pengawasan pilkada serentak. Evaluasi dan perencanaan yang matang Bawaslu dengan jajarannya di tingkat …

Demokratisasi dipandang sebagai salah satu cara mencapai perdamaian di daerah konflik. Salah satu wujud demokratisasi yang dilakukan di Indonesia adalah dilaksanakannya pilkada di daerah pascakonflik. Istilah ini kemudian dinamai dengan pemilu pascakonflik yang kemudian dinilai sebagai instrumen strategis untuk penyelesaian …

Dimasukannya Kabupaten Jembrana dalam gelombang pertama penyelenggaraan pilkada serentak 2015 hadirkan pertanyaannya, mungkinkah e-voting diterapkan? Pemilihan kepala dusun (pilkadus) di Jembrana yang menggunakan e-voting dinilai sebagai percontohan untuk bisa diterapkan di pilkada bahkan pemilu nasional. Untuk bisa memastikan itu rumahpemilu.org …

Wacana penambahan bantuan keuangan partai dari APBN mengemuka saat beberapa anggota dewan berpendapat perlu direalisasikannya wacana ini. Menjadi meluas saat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, bantuan keuangan partai perlu ditambah menjadi 1 triliun rupiah perpartai. Kepentingan kuasa dari anggota …

Undang-undang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada) telah mengamanatkan pelaksanaan pilkada jatuh pada Desember 2015. Akan ada 272 daerah yang ikut dalam pesta demokrasi ini yang Akhir Masa Jabatan kepala daerahnya tahun 2015 dan semester pertama 2016. Komisi Pemilihan Umum …