Empat belas daerah di provinsi Sumatera Utara akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada September tahun 2015. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara mengaku masih meraba-raba dalam melakukan persiapan. Pasalnya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun …

Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) menjadi dasar tetap diselenggarakannya pilkada langsung. Pilkada di ratusan daerah direncanakan diselenggarakan serentak dengan tahapan pemungutan suara di bulan September. Di antara KPU di …

29 September 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Permohonan yang dikabulkan adalah soal keterwakilan perempuan dalam susunan pimpinan alat kelengkapan dewan. Mahkamah berpendapat pengarusutamaan gender dalam bidang politik telah menjadi …

Myanmar merupakan negara yang banyak mengapresiasi penyelenggaraan pemilu Indonesia. Koran Kompas (23/10) memberitakan, keberhasilan pengamanan pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden di Indonesia menjadi rujukan Myanmar. Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman dan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Sompie …

Tahap rekapitulasi Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (Pileg) 2014 menjadi momen para peserta pemilu, khususnya caleg, menilai Pileg 2014 sebagai pemilu yang paling vulgar pelanggarannya. Praktek pencurian suara antarcaleg di dalam satu partai (kanibalisme caleg) dinilai disebabkan tawaran oknum penyelenggara …

Pasca-Reformasi, Indonesia beralih dari sistem pemerintahan parlementer menjadi presidensial melalui amandemen konstitusi di 2002. Oligarki yang menyatu dalam tubuh partai coba dilawan melalui pemilihan pemilu presiden langsung di 2004. Di samping sebagai konsekuensi presidensialisme, Undang-Undang Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah …

Evaluasi pemilu merupakan keharusan untuk penyelenggaraan pemilu dan demokrasi yang lebih baik. Salah satu hal dari penyelenggara yang harus dievaluasi adalah penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Pertanyaannya, sebagai lembaga yang bekerja dengan APBN, evaluasi seperti apa menyertai bentuk kerja evaluasi …

Gerakan pemuda dan mahasiswa dalam menolak UU Pilkada hari ini berhutang pada perjuangan Hendriawan Sie, Hafidhin Royan, Elang Mulia Lesmana, dan Hery Hartanto—aktivis mahasiswa proreformasi. Mereka gugur melawan oligarki Soeharto, yang runtuh sembilan hari setelah tragedi Trisakti itu. Setidaknya, ada …

Kurangnya tekanan publik disebut-sebut sebagai salah satu sebab disahkannya Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR). Gerakan mahasiswa, sebagai sebuah gerakan yang patut diperhitungkan, tak terdengar nyaring ketika RUU yang memuat mekanisme pemilihan kepala daerah …

Kunjungan semua Komisioner Komisi Pemilihan Umum dengan dalih evaluasi penyelenggaraan pemilu ke luar negeri menuai kontroversi. Pasalnya, hal itu mengagetkan kita di tengah hiruk pikuk pembahasan RUU Pilkada yang salah satunya didorong pentingnya isu efisiensi anggaran. Selain itu, beberapa kelompok …