Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan permohonan uji materi ketentuan ambang batas parlemen di Undang-undang 7/2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Kamis (25/6). Permohonan itu diterima MK dengan nomor tanda terima nomor 1992/PAN-MK/VI/2020. “Kami menyampaikan empat jenis dokumen …
Read More »Maharddhika
Tata Cara Pilkada Saat Pandemi Tunggu DPR
Tak hanya anggaran, regulasi untuk menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi Covid-19 juga belum sepenuhnya siap. Padahal, tahapan pilkada lanjutan telah dimulai Senin (15/6/2020). Regulasi yang saat ini ditunggu penyelenggara pemilu terutama di daerah yang menggelar pilkada adalah rancangan Peraturan Komisi …
Read More »Mendagri Sebut Anggaran Pilkada Bisa Bantu Dorong Stimulus Ekonomi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyebut Pilkada Serentak 2020 bisa membantu mendorong stimulus ekonomi. Anggaran Pilkada akan berdampak langsung pada ekonomi dan daya beli di daerah. “Anggaran yang sekarang sudah di-freeze itu sebanyak lebih kurang 9,2 triliun. Ini otomatis …
Read More »Kemenkeu Alokasikan Anggaran Tahap I Sebesar Rp 1 Triliun untuk Pilkada Serentak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran tahap I sebesar Rp. 1,02 triliun untuk Pilkada Serentak 2020. Besaran tersebut diberikan dengan dasar perhitungan kebutuhan Pilkada Serentak 2020 yang termuat dalam surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Kemenkeu. “Kami akan melakukan pengalokasian sebesar …
Read More »Melindungi Data Pribadi Pemilih
Akun Twitter @underthebreach pada Kamis (21/5/2020) mengungkap sebanyak dua juta data pemilih yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga dijualbelikan di situs forum peretas. Penjual data di situs forum tersebut mengklaim memiliki dua ratus juta data kependudukan tambahan yang …
Read More »Inkonstitusionalitas Wacana Pukul Rata Ambang Batas Parlemen
Draf RUU Pemilu tertanggal 6 Mei 2020 mewacanakan kembali perubahan pengaturan ambang batas parlemen. Ambang batas parlemen secara nasional dinaikkan menjadi tujuh persen. Ambang batas nasional ini dipukul rata diberlakukan untuk tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Draf Rancangan Undang-undang …
Read More »Ambang Batas Perwakilan dan Penyederhanaan Sistem Kepartaian
Dalam setiap pembahasan undang-undang pemilu, wacana penaikan nilai ambang batas perwakilan atau ambang batas parlemen atau parliamentary threshold kerap menjadi pembicaraan. Ambang batas menjadi variabel sistem pemilu yang digunakan untuk penyederhanaan sistem kepartaian. Di beberapa negara ambang batas parlemen bisa …
Read More »Dari Ambang Batas Natural ke Ambang Batas Formal
Konsep ambang batas perwakilan atau threshold awalnya digunakan untuk melihat tingkat kompetisi partai politik dalam memperebutkan kursi di daerah pemilihan dalam sistem pemilu proporsional. Konsep itu menghubungan jumlah kursi daerah pemilihan atau besaran daerah pemilihan (district magnitude) dengan formula alokasi …
Read More »Mengurut Genealogi Pemantauan Pemilu Nonpartisan
Kualitas pemilu mencerminkan karakter demokrasi dari suatu negara dan dapat menjadi indikator penting akan pemerintahan yang dihasilkan. Pemantauan pemilu non-partisan oleh organisasi masyarakat memegang peran penting untuk menilai apakah pemilu sudah mencerminkan prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan …
Read More »Kegentingan Memaksa Penerbitan Perpu Penundaan Pilkada
Memasuki bulan Mei, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) pemilihan kepala daerah (Pilkada) belum kunjung terbit. Padahal, Perpu ini sangat penting untuk menjadi landasan hukum penundaan Pilkada 2020 ditengah pandemi Covid-19. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Presiden agar segera …
Read More »