November 27, 2024

Maharddhika

Abdullah Dahlan: Bansos untuk Kampanye karena Ke(se)wenangan Kepala Daerah

Bantuan sosial (Bansos) menyertai program hibah oleh pemerintah daerah di jelang pilkada beberapa kali dilaporkan Indonesia Corruption Watch kepada KPK. Kenaikan signifikan anggaran Bansos terjadi saat pilkada di Banten, Jakarta dan Jawa Barat. Kepentingannya tentu saja, agar terpilih kembali mempertahankan …

Read More »

Khoirunnisa Agustyati: Pemilu Serentak untuk Pemerintahan Efektif

Mahalnya penyelenggaraan pemilu dinilai sebagai pemborosan uang negara. Masyarakat pun bingung dihadapkan dengan banyak tawaran serta momen pemilihan. Pemerintahan yang dihasilkan malah tak efektif. Kebijakan yang dihasilkan lambat dan lupa rakyat sebagai pemberi legitimasi pemerintahan. Pemilu serentak dinilai bisa menyelesaikan …

Read More »

Erik Kurniawan: Dapil Sebaiknya Wewenang KPU, Bukan DPR

Daerah pemilihan merupakan salah satu elemen penting pemilu. Keterwakilan daerah beserta penduduk oleh wakil rakyat ditentukan di sini. Karena ada sifat menentukan keras-lunaknya kompetisi, dapil menjadi komoditas kepentingan, khususnya anggota dewan sebagai pihak pembuat undang-undang yang kemungkinan mencalonkan lagi di …

Read More »

Reza Syawawi: Kampanye Transparansi Partai Belum Dipahami Masyarakat

Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia, Reza Syawawi berpedapat, transparansi dalam pengertian keterbukaan dana organisasi dan kampanye partai belum dipahami masyarakat. Bahasa sederhana seperti “partai korup” atau “politisi busuk” lebih bisa dipahami dan mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilih …

Read More »

August Mellaz: Indonesia Plural Harus Sabar Bermultipartai

Partai peserta Pemilu 2014 ditetapkan KPU sebanyak 10 partai. Apakah ini sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai pemilih? Apakah sesuai dengan konteks pluralitas Indonesia? Bagaimana proses beserta aturannya selama ini? Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, August Mellaz menjelaskannya. Berikut hasil …

Read More »

Wahyu Susilo: Dapil Luar Negeri Lebih Mewakili TKI

Selama ini jutaan warga negara Indonesia di luar negeri yang berhak memilih di pemilu tak sampai 20% yang menggunakan hak pilihnya. Belum diperhatikannya aspirasi dan belum ada perlakuan khusus terkait konteks geografis menjadi penyebab. Tinggi kontribusi dari TKI terhadap pemasukan …

Read More »

Adhie Massardi: KPU, Ginjalnya Demokrasi

Bagi Adhie Massardi, KPU adalah ginjal demokrasi. Korupsi dilakukan sebagian negarawan yang dipilih dari pemilu. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu diharapkan bisa mengantisipasi korupsi dengan mendidik pemilih melalui penyeleggara dan peserta pemilu yang bersih untuk pemerintahan bersih. Melalui wawancara oleh …

Read More »

Syafuan Rozi Soeban: Pro Bono Publik untuk Keterwakilan Demokrasi Substantif

Selama ini pemilu menghasilkan wakil rakyat yang tak dikenal. Siapa dan bagaimana kualitasnya? Kebijakannya pun dirasa belum bermanfaat atau sesuai dengan kebutuhan rakyat. Peneliti ilmu politik, Syafuan Rozi mengusulkan syarat adanya bentuk kontribusi masyarakat jika seseorang ingin menjadi wakil rakyat. …

Read More »

Jemi Irwansyah: Konsolidasi Penegakan HAM untuk Pemilu

Di tengah tahapan verifikasi partai, di hari HAM sedunia, dosen politik Universitas Indonesia Irwansyah bersama komunitas politik kampus menayangkan secara terbuka film “Jagal” (versi Indonesia dari “The Act of Killing”) di UI (11/12). Ada keinginan dari sebagian pelaku kejahatan masa …

Read More »

Veri Junaidi: Pentingnya Pemahaman Wewenang antar Lembaga Pemilu

Veri Junaidi, Deputi Eksternal Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mempunyai penekanan pendapat yang berbeda terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Sidang Keempat Teradu KPU (27/11). Tak semua putusan DKPP bermasalah. Selain itu, sisi kesalahan putusan DKPP berdasar pada …

Read More »