Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan penyesuaian teknis tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang masih mungkin dilakukan di masa pandemi. Penyesuaian tahapan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan jaga jarak fisik dan mengedepankan protokol kesehatan. “Pilkada dapat dilaksanakan pada fase menurun terendah. Fase …

Badan Keahlian Dewan (BKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merilis Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 55/PUU-XVII/2019. Dalam rancangan itu, ada rekonstruksi jadwal pemilu serentak. Ada tiga opsi jadwal pemilu serentak yang disiapkan mengacu pada enam …

Jika pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak memungkinkan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, penundaan akan diperpanjang hingga Maret 2021. Hal tersebut ditegaskan Arief Budiman, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), saat diskusi daring “Pilkada 9 Desember 2020 Mungkinkah?” yang diselenggarakan oleh …

Ketersediaan dana pemilihan kepala daerah (Pilkada), apapun pilihan opsi pengundurannya, mesti diperhitungkan. Jika dilaksanakan di bulan Desember tahun ini, kepastian anggaran di daerah untuk pelaksanaan pilkada dibutuhkan di tengah rencana realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. “Jika Pilkada dilaksanakan Desember tahun …

Pilkada serentak 2020 yang pemungutan suaranya semula akan dilakukan pada 23 September 2020 disepakati ditunda selama tiga bulan—sehingga akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi …

Pilkada serentak 2020 disepakati ditunda selama tiga bulan sehingga pemungutan suara akan dilakukan pada 9 Desember 2020. Namun, apabila pandemi Covid-19 masih belum teratasi hingga batas waktu tahapan kembali dimulai, tetap akan dibuka peluang penundaan selambat-lambatnya 2021. Kesepakatan itu muncul …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan dua hal mendesak yang perlu dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Dua hal tersebut adalah kewenangan penundaan dan melanjutkan kembali tahapan. Kedua, waktu pilkada lanjutan. “KPU dalam usulan pembuatan Perpu hanya mengusulkan dua hal. …

Selain alternatif waktu pengunduran pemilu, alternatif metode pelaksanaan tahapan pemilu di masa krisis sudah perlu mulai dipikirkan. Alternatif metode ini dibutuhkan jika krisis pandemi covid-19 berlanjut dalam waktu yang panjang sehingga sulit untuk terus-menerus menunda pemilu. “Krisis ini bisa berlanjut …

Penundaan Pilkada 2020 yang akan diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang perlu dihubungkan dengan desain penataan pemilu Indonesia secara keseluruhan. Penundaan perlu disinkronkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVII/2019 soal konstitusionalitas pemilu serentak. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) …

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat menunda Pilkada 2020. Dari tiga skenario pengunduran hari pemungutan suara yang disusun KPU, pengunduran ke …