Dua fraksi di luar koalisi pemerintah, yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera mendorong terus dilakukan revisi terhadap Undang-undang Pemilu. Revisi UU itu dinilai penting untuk membangun sistem pemilu yang lebih baik dan mengoreksi sejumlah kekurangan yang terjadi dalam Pemilu 2019, …

Revisi Undang-Undang Pemilu menjadi kebutuhan mendesak guna mengatasi sejumlah persoalan dalam kepemiluan. Perubahan sikap Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan di DPR yang tiba-tiba menolak revisi ditengarai karena khawatir ambang batas parlemen akan ditingkatkan melalui revisi sehingga mengancam …

Nasib kelanjutan Rancangan Undang-undang Pemilu kini menemui ketidakpastian setelah dua fraksi di DPR menyatakan menolak pembahasan RUU Pemilu diteruskan. Dinamika ini menimbulkan kerancuan di internal Komisi II DPR selaku pengusul RUU Pemilu, sebab draf RUU telah masuk ke Badan Legislasi …

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengikuti Fraksi Partai Amanat Nasional yang meminta agar Rancangan Undang-Undang Pemilu tidak dibahas. Alasannya, selain kondisi pandemi Covid-19, Undang-Undang Pemilu yang saat ini berlaku dinilai masih bisa digunakan untuk pemilu selanjutnya. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan …

Mahkamah Konstitusi akan mulai memeriksa 132 perkara sengketa hasil pilkada mulai Selasa (26/1/2021). Masyarakat sipil berharap MK bisa memeriksa perkara secara lebih substantif. Penyebaran berita bohong atau hoaks misalnya ditengarai menjadi model baru penggembosan suara yang banyak didalilkan pemohon. Selasa …

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memulai sidang pemeriksaan perselisihan hasil pilkada serentak 2020 pada Selasa (26/1/2021). Tiga majelis hakim panel akan memeriksa perkara tersebut. Adapun sidang pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan dengan metode daring dan luring. Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono …

Minimnya pendanaan dari negara bagi partai politik berimplikasi pada banyak hal negatif, di antaranya korupsi dan dikuasainya proses politik oleh pemodal atau pengusaha. Namun, untuk meningkatkan besaran bantuan bagi partai politik pun tak bisa sesuka hati. Perlu ada sejumlah syarat yang …

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, bagi sejumlah pemerhati pemilu yang berbincang dengan Kompas, dianggap sebagai puncak gunung es dari rivalitas …

Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengundang 11 ahli hukum dan pegiat pemilu untuk mengeksaminasi putusan pemberhentian Arief Budiman sebagai Ketua KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Sejumlah pakar menilai putusan pemberhentian tak beralasan demi hukum sehingga Arief dapat …

Transformasi kelembagaan penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, belum tuntas. Setiap lembaga dinilai cenderung menunjukkan kewenangan, bukan saling melengkapi satu sama lain. Peneliti Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, saat diskusi bertajuk …