Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ditandatangani Presiden Jokowi menjadi UU, 4 Mei 2020. …

Pengadaan alat pelindung diri untuk pemilu yang akan berinteraksi dengan masyarakat dalam lanjutan tahapan Pilkada 2020 berkejaran waktu. Hanya tersisa kurang dari dua pekan untuk pencairan tambahan dan pengadaan.  Pengadaan alat pelindung diri untuk penyelenggara pemilu yang akan berinteraksi dengan …

Tahapan lanjutan pilkada bakal dilanjutkan 15 Juni. Namun, pemerintah baru sepakat merealisasikan Rp 1,02 triliun tambahan anggaran Rp 5,2 triliun yang diajukan KPU dan Bawaslu untuk tahapan di tengah pandemi Covid-19. Kepastian pemenuhan semua  anggaran tambahan Pilkada 2020 untuk menjamin …

Draf RUU Pemilu belum mengatur secara detail mengenai pembatasan kampanye dan pencegahan praktik politik transaksional. Dua persoalan tersebut didorong untuk dapat dimasukkan ke dalam RUU. Rancangan Undang-Undang Pemilu yang sedang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan mengatur secara tegas upaya-upaya …

Besaran ambang batas pencalonan presiden diusulkan untuk dikaji ulang. Dari pendapat fraksi-fraksi di DPR, sikap fraksi terbelah terkait ambang batas tersebut. Pemberlakuan kembali besaran ambang batas pencalonan presiden seperti pada Pemilu Presiden 2019 dinilai hanya akan membuka ruang bagi para …

Hari ini, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu direncanakan membahas kepastian ketersediaan tambahan anggaran untuk menjalankan protokol Covid-19 dalam tahapan pilkada. Keamanan dan keselamatan penyelenggara, petugas keamanan, peserta, dan pemilih menjadi prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menjalankan Pilkada 2020 di …

DPR diharapkan mengidentifikasi seluruh putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu guna mencegah ketentuan yang telah dibatalkan, diatur kembali dalam UU Pemilu. Sejumlah ketentuan di dalam draf Rancangan Undang-Undang Pemilu yang dibuat oleh tenaga ahli Komisi II DPR dan Badan Keahlian DPR …

Kementerian Dalam Negeri memaksa pemda memenuhi kebutuhan anggaran untuk menggelar pilkada di tengah pandemi Covid-19. Padahal pemda kesulitan memenuhinya. Kementerian Dalam Negeri mengabaikan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam memenuhi kebutuhan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di …