Kelanjutan Pemilihan Kepala Daerah 2020 hendaknya mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19. Ini agar pemilihan tidak justru memperparah penyebaran Covid-19. Untuk itu, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, serta Komisi Pemilihan Umum seharusnya menjadikan keterangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan pakar kesehatan …

Kelanjutan Pemilihan Kepala Daerah 2020 yang tertunda akibat pandemi Covid-19 belum jelas. Sekalipun Komisi Pemilihan Umum telah menyusun rancangan tahapan pemilihan lanjutan akan dimulai awal Juni mendatang, keputusan pemilihan lanjutan harus terlebih dulu disetujui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua …

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada Desember 2020 sangat berisiko karena sejumlah tahapan berpotensi dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Jika tetap dipaksakan, penyebaran virus berpotensi kian meluas. Penyelenggara pemilu bersama pemerintah dan DPR hendaknya mempertimbangkan agar pemilihan digelar pada 2021. Juru …

Sejumlah gubernur mulai tegas melarang bupati dan wali kota di daerahnya memolitisasi bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19. Seyogianya, larangan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah pusat agar menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama di 270 daerah penyelenggara …

Pengawasan terhadap politisasi bantuan sosial bagi warga terdampak wabah Covid-19 oleh kepala daerah yang berniat mencalonkan diri di Pilkada 2020 menjadi pekerjaan rumah   Badan Pengawas Pemilu. Keterbatasan ruang gerak dan regulasi tidak boleh menghentikan langkah Bawaslu untuk mencegah sekaligus menindak …

Komisi Pemilihan Umum mengirimkan surat kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menanyakan kepastian penanganan pandemi Covid-19. Surat itu berisikan dua pertanyaan kunci yang bakal jadi pedoman pelaksanaan tahapan lanjutan penundaan Pilkada serentak 2020. …

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2020 sebagai dasar hukum penundaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 akibat pandemi Covid-19. Waktu pemungutan suara pemilihan yang semula dijadwalkan digelar pada September 2020 ditunda menjadi digelar pada Desember …

Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020 dari yang semula akan dilaksanakan 23 September menjadi 9 Desember. Dasar hukum penundaan pilkada serentak di 270 daerah itu hingga kini belum ada. Selain memberi dasar …

International Institute Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mempublikasikan Makalah Teknis International IDEA 1/2020 tentang Pemilu dan COVID-19.