JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum mempertimbangkan untuk mengumumkan partai politik yang tetap mengusung bekas narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba, sebagai calon anggota legislatif. Langkah ini didukung masyarakat sipil yang menilai publik berhak mengetahui parpol …

Pendaftaran calon anggota legislatif mulai dibuka sejak 4 Juli hingga 17 Juli 2018. Sebelum itu, partai politik penting melakukan tebang pilih siapa yang akan mereka calonkan. Tahapan pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) telah memanas, setidaknya sejak April lalu. Saat itu, Komisi …

JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum merasa kewalahan mengelola teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Karena itu, KPU mengharapkan bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019. Harapan itu disampaikan komisioner …

Partai politik adalah institusi yang masih memperoleh tingkat kepercayaan rendah dari masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, fenomena global menunjukkan gejala ini. Cerminan buruknya citra parpol terlihat dari data Global Corruption Barometer 2017 yang diterbitkan Transparansi Internasional. Studi ini menyatakan bahwa …

JAKARTA, KOMPAS – Badan Pengawas Pemilu meminta Komisi Pemilihan Umum mengakomodasi sekitar dua juta pemilih yang hingga kini diduga belum masuk daftar pemilih sementara Pemilu 2019. Para pemilih tersebut diharapkan bisa dimasukkan dalam DPS hasil perubahan yang akan ditetapkan pada …

Bawaslu dan KPU sama-sama menyodorkan pakta integritas untuk ditandatangani pimpinan parpol. Kendati isinya tak sama, ada pesan yang serupa, yaitu agar parpol tidak mencalonkan bekas napi korupsi. Hampir sepekan sejak dimulainya pendaftaran calon anggota legislatif pada 4 Juli lalu, hingga …

Pemilu 2019 diharapkan menjadi ajang kontestasi orang-orang yang tidak pernah terkait dengan korupsi. Upaya KPU menyaring calon anggota legislatif yang bebas dari korupsi diapresiasi publik meski kebijakan itu bukan jaminan akan menghasilkan kontestasi politik yang bersih dari tindak korupsi. Upaya …

JAKARTA, KOMPAS –  Komisi Pemilihan Umum di daerah yang menggelar pilkada serentak 2018 diinstruksikan untuk mengumpulkan data, dokumen, serta memerinci hal-hal substantif yang harus dijelaskan jika muncul gugatan hasil ataupun aduan pelanggaran etik dari peserta. Penyelenggara pemilu harus bisa mempertanggungjawabkan …

JAKARTA, KOMPAS –  Pendaftaran calon anggota legislatif telah dibuka   pada Rabu (4/7/2018) dan akan berlangsung hingga 17 Juli 2018. Namun, sejumlah partai politik masih kesulitan memenuhi syarat keterwakilan 30 persen perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Syarat keterwakilan perempuan ini …

JAKARTA, KOMPAS- Peretasan terhadap sistem informasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum pada pilkada serentak 2018 menjadi bahan evaluasi sebelum penyelenggaraan Pemilu 2019. KPU didorong lebih serius membenahi sistem informasi untuk menunjang tahapan pemilu karena sistem itu menjadi ”mahkota” KPU dalam …