Undang-Undang Pemilu yang telah disetujui DPR pada 21 Juli lalu menyisakan ambivalensi arah penataan sistem pemerintahan dan sistem kepartaian. Di satu sisi, keputusan ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen berupaya memperkuat sistem presidensial. Di sisi lain, ambang batas perolehan suara/kursi …

PROSES perbaikan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu yang saat ini sedang dilakukan DPR dan pemerintah perlu diawasi. Pasalnya, perbaikan yang diajukan oleh pemerintah ke DPR beserta catatan-catatan berpotensi menghilangkan dan menambahkan pasal-pasal tertentu. Hal itu sebelumnya pernah terjadi dalam UU Nomor …

Ruang gerak pengenaan sanksi administrai politik uang di hari pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah lalu dinilai terbatas. Hal tersebut disebabkan adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) No. 13 yang menyebutkan laporan pelanggaran politik uang yang terstruktur, sistematis, masif dilaporkan …

Pada akhir Juli lalu, Dewan Perwakilan Rakyat telah memutuskan bahwa dalam pemilihan presiden tahun 2019 nanti akan memberlakukan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Artinya, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi 20 …

PADANG, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu memprediksi pelanggaran kampanye dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 akan didominasi politik identitas, terutama lewat media sosial. Untuk mengantisipasi hal itu, mereka mulai menjajaki kerja sama dengan penyelenggara media sosial, seperti Facebook dan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mempersiapkan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019, meskipun di Undang-undang Pemilu ada ketentuan yang menyebutkan partai politik yang telah lulus verifikasi tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu. KPU mengantisipasi jika muncul uji materi …

Parpol Peserta Pemilu 2014 Tetap Siapkan Syarat Verifikasi JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah partai politik baru akan menguji konstitusionalitas pasal dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu yang mengatur verifikasi parpol peserta Pemilu 2019. Ketentuan itu dinilai tidak adil karena mengistimewakan parpol-parpol peserta Pemilu 2014. …

Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 akan berbarengan dengan Pemilu Serentak 2019. Untuk menyiasati hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk dua desk, yaitu desk Pilkada dan desk Pemilu, dengan pembagian manajerial di tingkat komisioner.  “Kami di Jakarta sudah …

Ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold ) akan diberlakukan untuk pemilihan presiden yang berlangsung serentak dengan pemilihan anggota legislatif pada 2019 setelah DPR memutuskannya dalam sidang paripurna pada minggu lalu. Proses keputusan itu sendiri diwarnai aksi walk out (WO) empat …

Pemerintah, DPR, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu menyetujui Pemilu 2019 dilaksanakan pada Rabu, 17 April 2019. Segenap kesepakatan diselesaikan, menjadi bekal untuk merencanakan tahapan menuju hari pemilihan. Sejak kesepakatan dicapai hingga terbitnya UU Pemilu, KPU sudah memiliki rujukan …