Februari 29, 2024
iden

TITI ANGGRAINI

Avatar
Perempuan kelahiran Musi Rawas, 12 Oktober 1979 ini menyelesaikan Masternya dari Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2005 dengan Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Negara dan Masyarakat (Hukum Tata Negara). Di Universitas yang sama, jenjang strata satu ia selesaikan dan menjadi lulusan terbaik Fakultas Hukum Tahun 2001. Titi pernah mendapatkan penghargaan sebagai Perempuan Penggerak Politik Keterwakilan Perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2014. Serta Perempuan Indonesia Penggerak Perubahan dari change.org (2015), dan menjadi Democracy Ambassador (Duta Demokrasi) dari International IDEA, pada 2017. Sejak Juli 2010 sampai sekarang beliau diamanahi sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Selain itu, ia pernah pula menjadi Ketua Tim Asistensi/Tenaga Ahli Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), November 2008– Juli 2010. Juga Manager Dukungan Substansi Legislatif dan Kepala Satker Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana pada Deputi Kelembagaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias (BRR NAD–NIAS), Oktober 2006–Maret 2008.

Utak Atik Pengisian Penjabat Kepala Daerah

Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Frasa demokratis kemudian diterjemahkan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan …

Read More »

Tunda Pilkada, Jaga Demokrasi

Dalam rapat kerja Senin (21/9), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah bersepakat untuk jalan terus dengan proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) …

Read More »

Sepuluh Kerawanan Pilkada Desember 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada 25 Februari 2020 merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020. Empat ukuran yang digunakan untuk mengukur IKP Pilkada 2020 adalah dimensi sosial dan politik, konteks pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, serta partisipasi pemilih. …

Read More »

Perpu dan Dampak Penundaan Pilkada

4 Mei 2020 Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020. Penamaan rinci Perpu ini tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun …

Read More »

Perpu Pilkada: Kepastian yang Belum Pasti

Selasa malam (5/5), mantan Ketua KPU, Juri Ardiantoro, mengirimkan naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor …

Read More »

Tantangan Demokrasi Indonesia

Menurut Global State of Democracy atau (GSoD) dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Indonesia pada 2015 punya indeks di atas rataan dunia. Aspek penilaiannya sebagai berikut: Representative Government berskor 0,71 dengan rataan regional 0,50 dan global 0,58; …

Read More »

Memilih, Meninggikan Martabat Demokrasi

The vote is the most powerful instrument ever devised by [humanity] for breaking down injustice and destroying terrible walls which imprison [people] because they are different from other [people].” — Pres. Lyndon B. Johnson Akhirnya saat yang ditunggu tiba juga, …

Read More »

Mengapa Pilkada Serentak Harus Diundur?

Pasal 201 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu No 1/2014) mengatur “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dilaksanakan di …

Read More »

Inklusivitas Pemilu untuk Keterwakilan Perempuan

Berdasarkan hasil penetapan perolehan kursi dan calon terpilih yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU No. 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 pada 14 Mei 2014, tercatat 97 calon anggota legislatif (caleg) perempuan terpilih dari total 560 kursi DPR RI yang tersedia. …

Read More »

Pilkada oleh DPRD, Langkah Mundur Demokrasi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuatkan gagasan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, juga walikota dan wakil walikota …

Read More »