August 8, 2024

USEP HASAN SADIKIN

USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, alumnus Geografi FIMPA UI ini berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.

“Swara” Juara 1 Lomba Aplikasi Pilkada Jawa Tengah 2018

“Swara” menjadi Juara 1 “Apps Challenge Pilgub Jateng 2018” yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dalam lomba yang diselenggarakan 6 Mei 2018, aplikasi karya Tim Gama Squad ini menyingkirkan 149 aplikasi lainnya. …

Read More »

Perludem dan Ilmu Pemerintahan UMM Kerjasama Pendidikan Pemilu

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malam (UMMA) bekerjasama dalam pendidikan pemilu. Berdasar Nota Kesepahaman (MOU), kerjasama dilakukan untuk mengoptimalkan upaya-upaya Peningkatan Kualitas Lulusan Ilmu Pemerintahan …

Read More »

KPAI Perkuat Perlindungan Anak dalam Kampanye

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menandatangani nota kesepamaham (MOU) penguatan perlindungan anak dalam kampanye. Ketiga lembaga sepakat tak akan membiarkan kehadiran anak dalam kampanye massa terbuka dan akan melakukan …

Read More »

45 Dapil DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019, Lompat

Sindikasi untuk Pemilu dan Demokrasi (SPD) menemukan ada 45 daerah pemilihan (Dapil) Pemilu DPRD Kabupaten/Kota 2019 yang lompat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar prinsip integral pembentukan dapil dalam undang-undang dan peraturan pemilu. Kewenangan pembentukan dapil oleh KPU yang tersisa ini …

Read More »

KPU Coba Penuhi 30% Kehadiran Perempuan di KPU Provinsi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat mencoba memeuhi 30% kehadiran perempuan sebagai anggota KPU Provinsi. Banyak perempuan calon yang berlatar belakang penyelenggara pemilu dan kebutuhan penguatan sifat KPU yang melayani pemilih dan peserta pemilu jadi pertimbangan. “Pada dasarnya, KPU …

Read More »

86,69% Perempuan Calon Anggota KPU Provinsi Berlatarbelakang Penyelenggara Pemilu

26 dari 30 perempuan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi berlatarbelakang penyelenggara pemilu. Dominasi ini berarti ada di persentase 86, 69%. “Perempuan penting dihadirkan dalam politik yang belum adil. Baik sebagai ide maupun keterwakilan. Termasuk di lembaga penyelenggara pemilu,” …

Read More »

PKPI Menang di PTUN, Parpol Peserta Pemilu 2019 Ada 20

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) memenangkan gugatan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta (11/4). Majelis Hakim menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak Tergugat telah melakukan kesalahan verifikasi kepesertaan Pemilu 2019. Karena Putusan PTUN bersifat akhir dan …

Read More »

Sri Budi Eko Wardani: Afirmasi Perempuan Harus Lebih dari Upaya Administratif

Afirmasi perempuan menghadapi tantangan lebih di Pemilu 2019 sebagai pemilu serentak pertama bagi Indonesia. Keterwakilan perempuan minimal 30% di parlemen menjadi lebih sulit dicapai mengingat pencalonan perempuan bisa tertutup kampanye calon presiden-wakil presiden. Bagaimana keterwakilan perempuan 30% Pemilu 2019 tak …

Read More »

Sinergi Agenda Perempuan di Tahun Politik

Agenda politik hilang dalam 8 Tuntutan Perempuan kepada Pemerintah dalam Womens March 2018 menyambut Hari Perempuan Internasional. Tahun sebelumnya Tuntutan Nomor 6 berbunyi, “Menuntut pemerintah dan partai politik meningkatkan keterwakilan perempuan dan keterlibatan perempuan di bidang politik”. Sayangnya, tuntutan yang …

Read More »

DJAYADI HANAN: Coattail Effect Akan Terdistribusi Secara Tak Proporsional

Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Djayadi Hanan menulis artikel di rubrik Opini Kompas (8/2) mengenai efek ekor jas (coattail effect) dalam Pemilu Serentak 2019. Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting ini membandingkan penerapan pemilu serentak di negara Amerika Latin …

Read More »