Sistem pemilu dalam rancangan undang-undang pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 makin tergambar. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan 13 isu strategis dalam penggabungan UU Pilpres, UU Pileg, dan UU Penyelenggara Pemilu. 1 isu strategis merupakan sistem pemilu DPR/DPRD dengan 4 alternatif. Di …
Read More »USEP HASAN SADIKIN
13 Isu Strategis UU Pemilu Versi Pemerintah
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sudah merancang undang-undang pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Ada 13 isu strategis yang menjadi dasar rancangan. 13 isu berdasar konteks pemilu serentak dan perbaikan kelembagaan penyelenggara pemilu dan demokrasi pusat dan daerah. “Kami sudah …
Read More »Sistem Pemilu Pancasila
Apresiasi Proporsional Suara Logo Partai Politik Perumusan sistem pemilu dilakukan seiring penyatuan (kodifikasi) undang-undang kepemiluan untuk penyelenggaraan pemilu serentak. Di tengah perdebatan klasik sistem proporsional terbuka dan tertutup muncul usulan sistem pemilu Pancasila. Selain berkebutuhan mengapresiasi pengalaman kontekstual Indonesia, sistem …
Read More »Apung Widadi: Incumbent May Want to Speed Up Their Work Before Campaign Leaves
Law No.10 of Year 2016 requires incumbent candidate who participates in election in the electoral district where he/she administers to take leaves during campaign period. The Governor of the Jakarta Province, Basuki Tjahaja Poernama (Ahok), tries to put this provision …
Read More »Apung Widadi: Petahana Bisa Percepat Kerja Sebelum Cuti Kampanye
Undang-undang No.10 Tahun 2016 mengharuskan cuti bagi petahana kepala daerah yang mencalonkan di pilkada pada daerah yang sama. Ketentuan ini coba digugat melalui uji materi (judicial review) oleh Plt. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang mencalonkan dengan alasan kerja …
Read More »Terang Gelap Regulasi Politik Uang Pilkada
UU No.10/2016 punya sejumlah pasal yang memperkuat penegakan hukum terhadap politik uang. Tapi di sisi lain, regulasi untuk Pilkada 2017 ini berpasal yang juga melemahkan penegakan hukum saat politik uang terjadi. Terang gelap regulasi ini bergantung komitmen dan peraturan …
Read More »Pemilihan Ketua KPU oleh Enam Anggota
Komisi Pemilihan Umum sudah memiliki Ketua pengganti Husni Kamil Manik yang meninggal dunia. Juri Ardiantoro terpilih melalui musyawarah dan pemungutan suara. Ada yang menilai langkah cepat pemilihan ketua penting mengingat tahapan Pilkada 2017 yang dimulai Agustus. Ada juga yang menilai …
Read More »Penggantian Antarwaktu Anggota KPU
Meninggal dunia anggota Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu hal yang mengharuskan dilakukan penggantian antarwaktu. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bertuliskan hal-hal lain yang mengharuskan dilakukan penggantian antarwaktu anggota KPU. Undang-undang pun bertuliskan tata cara penggantian. …
Read More »Pasal-pasal Terkait Posisi dan Kewenangan Ketua KPU
Meninggalnya ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Husni Kami Manik secara struktur kelembagaan berarti kekosongan kepemimpinan. Ketiadaan ini pun berarti kekosongan satu keanggotaan KPU. Pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tercantum penjelasan posisi dan kewenangan Ketua …
Read More »Berkampanye di Tempat Ibadah
Undang-undang Pilkada melanjutkan larangan kampanye di rumah ibadah seperti undang-undang pemilu lalu. Revisi kedua tak menggubris Pasal 69 perihal yang dilarang dalam kampanye. Sehingga, larangan dalam kampanye Pilkada 2017 tetap merujuk pada revisi pertama, UU No.8/2015. Ketentuan huruf i berbunyi, …
Read More »