Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah afirmasi keterwakilan perempuan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkewenangan menetapkan partai politik dan para calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah mengabaikan undang-undang pemilu yang sudah menjamin pencalonan keterwakilan perempuan minimal 30% di …

Indonesia punya tantangan besar dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui kebijakan bantuan sosial (bansos). Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (2021-2023) mencatat kerugian negara Rp 523 miliar per bulan akibat bansos salah sasaran. Kesalahan ini bisa berulang bahkan semakin merugi pada konteks …

Sistem kepartaian multipartai ekstrem dalam parlemen menjadi salah satu sebab pemerintahan buruk suatu negara. Kecairan ideologi dan platform partai politik di dalamnya membuat visi-misi dan program pemerintah menjadi terhambat atau bisa dilakukan terbatas menyertakan transaksi proyek pembangunan. Sehingga bisa dikatakan, …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal yang diuji adalah Pasal 414 ayat (1) yang menyatakan …

Feminisme pemilu adalah paradigma kesetaraan berbasis gender dan antikekerasan dalam pemilu untuk menciptakan keadilan. Pemilu sebagai satu-satunya jalan mencapai kekuasaan demokrasi ternyata bisa tidak menjamin perempuan berpartisipasi. Menggunakan paradigma ini, kita bisa menyimpulkan bahwa demokrasi di suatu negara ternyata lebih …

If no one could vote for a member of parliament who was fit to be a candidate, the government would indeed be a narrow oligarchy. (JOHN STUART MILL, “The Subjection of Women”) Electoral feminism is a paradigm of gender-based equality …

Situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menginformasikan bahwa representasi pemuda hasil Pemilu DPR 2019 hanya 12,5% (72/575). Persentase pemuda dalam lembaga keterwakilan ini masih amat jauh dari persentase total jumlah warga muda di Indonesia. Disampaikan secara resminya angka ini …

Koalisi Kawal Keterwakilan Perempuan mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi Peraturan KPU 10/2023. Ketentuan tentang pembulatan ke bawah dalam pencalonan perempuan DPR dan DPRD Pemilu 2024 ini bertentangan dengan Undang-Undang 7/2017 dan tidak sesuai dengan semangat afirmasi dalam konstitusi. …

Jika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengubah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup, maka Pemilu 2024 akan berubah secara radikal dibanding tiga pemilu nasional sebelumnya. Hasil pemilu akan mengubah jumlah partai politik dan sistem kepartaian dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia …

Kemandirian dan kehormatan semestinya dua hal yang berjalan seiring bagi penyelenggara pemilu. Kemandirian lebih bersifat institusional sedangkan kehormatan lebih bersifat individual. Untuk menjaga kemandirian lembaganya, anggota penyelenggara pemilu menjaga kehormatan berdasarkan kode etik penyelenggara pemilu. Penyimpangan dan pengabaian salah satunya, …