“Gus Dur pernah jadi Presiden tapi Megawati cuma menggantinya.” Tempatkan Gusdur sebagai penyandang disabilitas dan Megawati sebagai perempuan. Keberhasilan sebagai presiden pernah dicapai warga berstigma cacat tapi belum bagi yang bervagina. Padahal secara umum, penyandang disabilitas di pemilu tragis berkeadaan. …
Read More »USEP HASAN SADIKIN
Jurnal Pemilu & Demokrasi #9: Kodifikasi UU Pemilu Pembaruan Hukum Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Daerah
Pengaturan pemilu secara parsial, berupa undang-undang pemilu legislatif (UU No 8/2012), undang-undang pemilu presiden (UU No 42/2008), dan undang-undang pilkada (UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015), serta undang-undang penyelenggara pemilu (UU No 15/2011), telah menghasilkan 4 masalah serius: pertama, …
Read More »Kampanye Putaran 2: Perbaikan dan Kepastian Hukum Pilkada
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.6/2016 tentang Pilkada Aceh, Papua Barat, dan DKI Jakarta merupakan wujud nyata perbaikan pilkada. Melalui kewenangannya dalam membuat peraturan itu pun KPU menjamin kepastian hukum pemilu yang terhubung dengan undang-undang. Dibanding Pilkada 2012 yang mengalami kekosongan …
Read More »Titi Anggraini: Kampanye dan Cuti Mestinya Berlaku di Putaran 2
Putaran 2 Pilkada DKI Jakarta memunculkan pertanyaan, apakah ada tahap kampanye? Dan dalam kampanye itu apakah petahana harus cuti? Merujuk UU Pilkada dan Peraturan KPU, pertanyaan itu sudah terjawab. Pasal 36 ayat (3) PKPU No.6/2016, kampanye merupakan salah satu tahapan …
Read More »90% Lebih Mau Memilih tapi Partisipasi Pemilih 75,75%
Partisipasi pemilih di Pilkada DKI Jakarta 2017 meningkat 10,75% dibanding 2012 tapi terjadi ketaksesuaian tinggi antara angka keinginan memilih dan realitas partisipasi pemilih. Masalah pemuktahiran daftar pemilih dan tingkat mobilitas penduduk Jakarta menjadi sebab tak terfasilitasinya keinginan memilih yang tinggi. …
Read More »Fadli Ramdhanil: Penggunaan Teknologi Pemilu Harus dari Kebutuhan Penyelenggara, Bukan Cuma DPR
Salah satu pandangan Komisi II DPR, anggota KPU 2017-2022 berkomitmen menerapkan teknis pemilihan elektronik (e-voting) dalam Pemilu Serentak 2019. Pandangan ini dihubungkan uji kelayakan dan kepatutan di DPR sebagai tahap akhir keterpilihan anggota KPU. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi …
Read More »60,65% Lebih Petahana Menangkan Pilkada 2017
Ada 37 petahana kepala daerah yang memenangkan Pilkada 2017 dari total 61 daerah berpetahana kepala daerah (Infopilkada.kpu.go.id per 23/2). Angka 60,65% ini akan bertambah karena empat daerah berpetahana kepala daerah hasil suaranya belum masuk. Kewenangan petahana menyetujui jumlah anggaran pilkada …
Read More »Menurunkan Syarat Usia Petugas TPS, Meningkatkan Layanan Pemilih
Sebagian warga berhak pilih di Pilkada 2017 harus bertepuk sebelah tangan. Beberapa petugas tempat pemungutan suara (TPS) tak paham regulasi mengenai kartu undangan (C6) dan pemilih pemilik e-KTP di luar daftar pemilih tetap (DPT). Sistem informasi data pemilih (Sidalih) yang …
Read More »Pilkada Serentak Rasa Jakarta
Pemilihan Kepala Daerah 2017 diselenggarakan serentak di 101 daerah tapi informasi Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta hampir menutupi 100 daerah lainnya. Padahal ada enam provinsi lain yang menyelenggarakan pilkada: Aceh, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat. Pilkada …
Read More »Khoirunnisa Nur Agustyati: Gabungkan UU Pilpres dan Pileg Tanpa Ubah Substansinya
Dinamika perumusan undang-undang pemilu kembali berkutat pada isu sistem pemilu. Pembahasannya pun berulang soal, proporsional tertutup atau terbuka. Padahal persoalan sistem pemilu merupakan satu aspek kepemiluan yang kompleks. Penetapan sistem apa yang dipilih sering tak tuntas menyertakan banyak variabel sistem …
Read More »