December 26, 2024

USEP HASAN SADIKIN

USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, alumnus Geografi FIMPA UI ini berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.

Agus Supriyatna: KPU Banten Ingin Pilkada yang Fun dan Mendidik

Pilkada Provinsi Banten 2017 merupakan pilkada berpemilih terbanyak dari 101 daerah Pilkada Serentak 2017. Daftar pemilih per 3 November 2016 berjumlah 7.802.350. Bandingkan dengan pemilih Pilkada DKI Jakarta yang berjumlah 7.132.865. Rataan pemilih muda (usia 17 sampai 30 tahun) yang …

Read More »

Partisipasi dan Pengawasan Publik dalam Pembentukan Undang-undang

Karya Joko Riskiyono mencatat dan menyimpulkan, lahirnya norma UU No.15/2011 pada kondisi partai-partai politik saling berebut dan bertukar kuasa. Wilayah publik terlibat banyak mengikuti proses dan menentukan substansinya justru tak banyak dipertimbangkan pemerintah. Sehingga, yang terlahir justru norma yang tak mencerminkan kebutuhan …

Read More »

KPU Banten dan Perludem Adakan Lomba Aplikasi Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten bekerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengadakan perlombaan aplikasi digital pilkada. Bertajuk “Pilkada Banten Apps Challenge”, lomba ini bertujuan meningkatkan partisipasi dan kualitas penyelenggaraan pilkada dengan insentif total hadiah 32 juta rupiah. …

Read More »

Muhammad Jufri: Bawaslu DKI Siap Tindak Pelanggaran Kampanye dan SARA

Keserentakan Pilkada 2017 di 101 daerah semakin menguatkan kebutuhan kepastian hukum pemilu. Sebelum serentak, di Pilkada DKI Jakarta 2012, Rhoma Irama mengajak jamaah masjid untuk memilih pasangan calon berdasarkan SARA. Laporan dugaan pelanggaran berakhir dengan hukum yang menyimpulkan Rhoma tak …

Read More »

Potensi Ketakjelasan “Kampanye SARA”

Menjelaskan kampanye SARA di pilkada perlu mengurai pengertian “kampanye” dan “SARA”. Ada tak kesesuaian antara harapan tinggi masyarakat dengan teks regulasi yang sempit. Perlu kesepahaman antarpihak agar pilkada tak dinilai tumpul penegakan hukum dan terjadi konflik fisik massa berdasar SARA. …

Read More »

Donal Fariz: Laporan Dana Kampanye Terus-menerus Palsu

Laporan dana kampanye peserta pemilu jadi praktek sebatas pengguguran kewajiban. Regulasi mengharuskan dana kampanye dilaporkan tapi tak menyertakan validasi akuntansi dan sanksi jika tak sesuai. Ketaksesuaian laporan dana kampanye dengan jumlah belanja sebenarnya jadi salah satu paradoks pemilu berprinsip jujur …

Read More »

Konsolidasi UU Pemilu yang Demokratis

Pemilu sebagai syarat pemerintahan demokrasi harus disertakan kata “demokratis” untuk memang menjamin “dari, oleh, dan untuk rakyat”. (Rancangan) undang-undang pemilu bukan saja dimulai dengan merumuskan tapi juga mengkonsolidasikan para pihak yang mewakili masyarakat sipil: rakyat, pemilik kedaulatan. Menentukan wakil-wakil rakyat …

Read More »

Paradoks Pemilu Serentak Brasil

Koran Tempo memberitakan (21/10), bekas Ketua Majelis Rendah Kongres Brasil, Eduardo Cunha, ditangkap Polisi (19/10, waktu Brasil) terkait korupsi. Pentolan kaukus Evangelis Kristen di DPR, yang memimpin pemakzulan mantan Presiden Brasil, Dilma Rousseff ini diduga menerima suap jutaan dolar Amerika …

Read More »

RUU Penyelenggaraan Pemilu

Presiden Indonesia, Joko Widodo, menandatangani Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. RUU ini terlampir dalam surat bernomor R-66/Pres/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditujukan pada Ketua DPR. “Kami menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan …

Read More »

Elections Miss PKI

Elections miss the Indonesian Communist Party ( PKI ). This statement is exaggerating editorially.  However, what the writing wants to emphasize, Indonesian elections miss disputes and participation of parties and mass with ideology basis. PKI is a party and mass …

Read More »