Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-undang Pemilu merumuskan naskah akademis dan rancangan Undang-undang Pemilu untuk penyelenggaraan pemilu serentak. Berikut ringkasan tentang alasan dan tujuan kodifikasi undang-undang pemilu serta sejumlah aspek krusial pemilu seperti: peserta pemilu nasional dan daerah, pengawasan dan pemeriksaan kampanye, …

Terms of independent crowded in public but in fact deserted perpetrators and supporters. Who would be your individual path that many can public support? What if the question is, whos elected regional heads track individuals who successfully led the region? …

Terma perseorangan atau independen ramai di publik tapi kenyataannya sepi pelaku dan pendukungnya. Siapa calon jalur perseorangan yang banyak dapat dukungan publik? Apa lagi jika pertanyaannya, siapa kepala daerah  jalur perseorangan terpilih yang sukses memimpin daerah? Apa sebab? Ada kebutuhan …

  Pendaftar jalur perseorangan Pilkada 2017 meningkat dibandingkan Pilkada 2015. Padahal persyaratan jalur perseorangan Pilkada 2017 berdasar UU No.10/2016 lebih berat dibanding pilkada-pilkada sebelumnya. Konteks dinamika politik masing-masing daerah menjadi faktor lain selain soal ketersediaan/kekosongan figur calon pemimpin. Rumahpemilu.org merujuk …

Sistem pemilu dalam rancangan undang-undang pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 makin tergambar. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan 13 isu strategis dalam penggabungan UU Pilpres, UU Pileg, dan UU Penyelenggara Pemilu. 1 isu strategis merupakan sistem pemilu DPR/DPRD dengan 4 alternatif. Di …

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sudah merancang undang-undang pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Ada 13 isu strategis yang menjadi dasar rancangan. 13 isu berdasar konteks pemilu serentak dan perbaikan kelembagaan penyelenggara pemilu dan demokrasi pusat dan daerah. “Kami sudah …

Apresiasi Proporsional Suara Logo Partai Politik Perumusan sistem pemilu dilakukan seiring penyatuan (kodifikasi) undang-undang kepemiluan untuk penyelenggaraan pemilu serentak. Di tengah perdebatan klasik sistem proporsional terbuka dan tertutup muncul usulan sistem pemilu Pancasila. Selain berkebutuhan mengapresiasi pengalaman kontekstual Indonesia, sistem …

Law No.10 of Year 2016 requires incumbent candidate who participates in election in the electoral district where he/she administers to take leaves during campaign period. The Governor of the Jakarta Province, Basuki Tjahaja Poernama (Ahok), tries to put this provision …

Undang-undang No.10 Tahun 2016 mengharuskan cuti bagi petahana kepala daerah yang mencalonkan di pilkada pada daerah yang sama. Ketentuan ini coba digugat melalui uji materi (judicial review) oleh Plt. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang mencalonkan dengan alasan kerja …