UU No.10/2016 punya sejumlah pasal yang memperkuat penegakan hukum terhadap politik uang. Tapi di sisi lain, regulasi untuk Pilkada 2017 ini berpasal yang juga melemahkan penegakan hukum saat politik uang terjadi. Terang gelap regulasi ini bergantung komitmen dan peraturan …

Komisi Pemilihan Umum sudah memiliki Ketua pengganti Husni Kamil Manik yang meninggal dunia. Juri Ardiantoro terpilih melalui musyawarah dan pemungutan suara. Ada yang menilai langkah cepat pemilihan ketua penting mengingat tahapan Pilkada 2017 yang dimulai Agustus. Ada juga yang menilai …

Meninggal dunia anggota Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu hal yang mengharuskan dilakukan penggantian antarwaktu. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bertuliskan hal-hal lain yang mengharuskan dilakukan penggantian antarwaktu anggota KPU. Undang-undang pun bertuliskan tata cara penggantian. …

Meninggalnya ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Husni Kami Manik secara struktur kelembagaan berarti kekosongan kepemimpinan. Ketiadaan ini pun berarti kekosongan satu keanggotaan KPU. Pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tercantum penjelasan posisi dan kewenangan Ketua …

Undang-undang Pilkada melanjutkan larangan kampanye di rumah ibadah seperti undang-undang pemilu lalu. Revisi kedua tak menggubris Pasal 69 perihal yang dilarang dalam kampanye. Sehingga, larangan dalam kampanye Pilkada 2017 tetap merujuk pada revisi pertama, UU No.8/2015. Ketentuan huruf i berbunyi, …

Didik Supriyanto merupakan gambaran tatanan pemilu Indonesia. Baginya, pemilu dan demokrasi merupakan persenyawaan final yang terus mengingatkan bahwa konversi suara menjadi kursi tak lepas dari substansi demokrasi. Hasratnya sebagai aktivis dan jurnalis membuat pemilu tak hanya ditata tapi juga didokumentasikan …

Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah cenderung menjadi pemutusan alur merumuskan Pemilu Serentak 2019. Disain pemilu serentak nasional dan daerah seharusnya dicicil dalam undang-undang dan penyelenggaraan Pilkada 2017 dan 2018. Setelah Pemilu 2019, pilkada harus masuk disain pemilu serentak daerah, menyerentakan …

Actually, it is no longer relevant to question why the state needs to subsidize political parties. Law No.3 / 1975 on Social and Political Organizations (PPP, Golkar, PDI) had written finance of political parties and Golkar is obtained from membership …

Sebetulnya tak relevan lagi mempertanyakan kenapa negara perlu mensubsidi partai politik. UU No.3/1975 tentang Organisasi Sosial Politik (PPP, Golkar, PDI) sudah menuliskan, keuangan partai politik dan Golkar diperoleh dari iuran anggota, sumbangan tak mengikat, dan bantuan negara/pemerintah. Subsidi partai pun …

Pemilu merindukan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pernyataan ini memang berlebihan secara redaksi. Tapi yang mau tulisan ini tekankan, pemilu Indonesia rindu pada kontestasi serta partisipasi partai dan massa berdasar ideologi. Jika ada yang menilai demokrasi kita masih prosedural, belum substansial, …