August 8, 2024

USEP HASAN SADIKIN

USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, alumnus Geografi FIMPA UI ini berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.

Khoirunnisa Nur Agustyati: Prasyarat Proporsional Daftar Terbuka Tak Terpenuhi

Sistem pemilu proporsional daftar terbuka sudah diterapkan di tiga pemilu, 2004, 2009, dan 2014. 2004 diterapkan setengah terbuka, 2009 dan 2014 terbuka utuh. Semakin tingginya persentase pemilih dan suara sah menggambarkan semakin baiknya sistem ini dipahami, baik bagi peserta pemilu …

Read More »

B.J. HABIBIE | Faktor Penjamin Pemilu Era Reformasi

Bacharuddin Jusuf Habibie memperoleh penghargaan kategori “Lifetime Achievement”dari Komisi Pemilihan Umum dalam “KPU Award” (29/12’14). Presiden ketiga Republik Indonesia ini telah berjasa melepaskan Negara Republik Indonesia dari krisis multibidang dengan menyelenggarakan Pemilu 1999 secara demokratis. Di masa genting kepemimpinan dan …

Read More »

Menarik Kerah Parlemen

Putusan Mahkamah Konstitusi (23/1’14) yang menitah penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019 bisa dinilai sebagai penguatan sistem pemerintahan presidensial. Tapi menguatnya presidensialisme Indonesia bergantung pada pengertian serta bentuk implementasi pemilu serentak. Salah memberikan pengertian atau salah mendesain pemilu serentak bisa berdampak …

Read More »

Pilkada Langsung/Tak Langsung dan Oligarki

Undang-undang yang mengatur pilkada langsung disahkan pada Oktober 2004. Pertama kali diterapkan dalam pemilihan Bupati Kutai Kartanegara (Juni 2005). Artinya, rakyat Indonesia baru merasakan pengalaman pilkada langsung di masing-masing wilayahnya tidak lebih dari 2 kali. Di sisi lain, pengalaman pilkada …

Read More »

Men-Senyap-kan Ideologi di Pesta Demokrasi

Tahun Politik 2014 ditutup dengan sikap representasi pemerintah yang antipolitik. 29 Desember 2014, Lembaga Sensor Film mengeluarkan surat yang menyatakan film “Senyap” atau “The Look of Silence” (2014) dilarang ditayangkan untuk umum. Salah satu alasan (dari 7 alasan) LSF melarang …

Read More »

Pemilu 2014: Berkah Partisipasi dan Keterbukaan

Pemilu 2014, proses dan hasilnya, merupakan momen sangat penting bagi Indonesia sebagai negara demokrasi. Negara bhineka dengan ragam dimensinya telah menyelenggarakan pemilu dengan damai dan disepakati. Ini pun memperpanjang demokratisasi tanpa kudeta pasca-pelenyapan demokrasi selama 30-an tahun. Apa sebab? Apa …

Read More »

Partisipasi Politik Perempuan 2014 dan 2019

Jika mengevaluasi hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (Pileg) 2014, kita menemukan kekhawatiran akademisi gerakan perempuan, Ani Soetjipto dalam bukunya “Politik Harapan”. Menurut Ani, kebijakan afirmasi perempuan di sistem pemilu proporsional terbuka bernomor urut justru melemahkan perempuan berpolitik. Pusat Kajian …

Read More »

Anastasia Wibawa: Eropa Menarik Diri dari E-Voting, Indonesia Sedang Tertarik

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi dasar penyelenggaraan pilkada di 2015. Perppu pilkada langsung ini membolehkan penggunaan  e-voting. Pasal 85 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2014 menyebutkan Pemberian suara …

Read More »

HUSNI KAMIL MANIK | Memanen Kesuksesan Pemilu 2014

Melalui keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2014, Husni Kamil Manik seperti mengkritik pemaknaan meritokrasi sebagai syarat demokrasi bisa berjalan baik. Pengalaman Sarjana Pertanian dari Universitas Andalas, Sumatera Barat ini dalam berorganisasi dan sebagai komisioner (2003-2008 dan 2008-2012) di KPU Provinsi mengingatkan, meritokrasi …

Read More »

Demokrasi Tak Mati karena Pilkada Tak Langsung

“Demokrasi tak mati ketika masih ada caci maki. Demokrasi mati ketika pemujaan dimulai.” Tweet @RockyGerung (27/9) Hasil Sidang Paripurna RUU Pilkada yang mensahkan rancangan pilkada tak langsung hadirkan keriuhan publik. Menjadi masalah bukan soal keriuhannya. Karena demokrasi memang perangkat lunak …

Read More »