Pembahasan anggaran pilkada serentak 2015 akan menjadi jelas jika kita juga tempatkan pilkada serentak menurut rekayasa kepemiluan. Desain keserentakan lebih tepat jika kita merujuk pada pengertian pemilu serentak (concurrent election). Pemilu serentak adalah penggabungkan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif dalam …

Sistem pemilu proporsional daftar terbuka sudah diterapkan di tiga pemilu, 2004, 2009, dan 2014. 2004 diterapkan setengah terbuka, 2009 dan 2014 terbuka utuh. Semakin tingginya persentase pemilih dan suara sah menggambarkan semakin baiknya sistem ini dipahami, baik bagi peserta pemilu …

Bacharuddin Jusuf Habibie memperoleh penghargaan kategori “Lifetime Achievement”dari Komisi Pemilihan Umum dalam “KPU Award” (29/12’14). Presiden ketiga Republik Indonesia ini telah berjasa melepaskan Negara Republik Indonesia dari krisis multibidang dengan menyelenggarakan Pemilu 1999 secara demokratis. Di masa genting kepemimpinan dan …

Putusan Mahkamah Konstitusi (23/1’14) yang menitah penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019 bisa dinilai sebagai penguatan sistem pemerintahan presidensial. Tapi menguatnya presidensialisme Indonesia bergantung pada pengertian serta bentuk implementasi pemilu serentak. Salah memberikan pengertian atau salah mendesain pemilu serentak bisa berdampak …

Undang-undang yang mengatur pilkada langsung disahkan pada Oktober 2004. Pertama kali diterapkan dalam pemilihan Bupati Kutai Kartanegara (Juni 2005). Artinya, rakyat Indonesia baru merasakan pengalaman pilkada langsung di masing-masing wilayahnya tidak lebih dari 2 kali. Di sisi lain, pengalaman pilkada …

Tahun Politik 2014 ditutup dengan sikap representasi pemerintah yang antipolitik. 29 Desember 2014, Lembaga Sensor Film mengeluarkan surat yang menyatakan film “Senyap” atau “The Look of Silence” (2014) dilarang ditayangkan untuk umum. Salah satu alasan (dari 7 alasan) LSF melarang …

Pemilu 2014, proses dan hasilnya, merupakan momen sangat penting bagi Indonesia sebagai negara demokrasi. Negara bhineka dengan ragam dimensinya telah menyelenggarakan pemilu dengan damai dan disepakati. Ini pun memperpanjang demokratisasi tanpa kudeta pasca-pelenyapan demokrasi selama 30-an tahun. Apa sebab? Apa …

Jika mengevaluasi hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (Pileg) 2014, kita menemukan kekhawatiran akademisi gerakan perempuan, Ani Soetjipto dalam bukunya “Politik Harapan”. Menurut Ani, kebijakan afirmasi perempuan di sistem pemilu proporsional terbuka bernomor urut justru melemahkan perempuan berpolitik. Pusat Kajian …

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi dasar penyelenggaraan pilkada di 2015. Perppu pilkada langsung ini membolehkan penggunaan  e-voting. Pasal 85 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2014 menyebutkan Pemberian suara …

Melalui keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2014, Husni Kamil Manik seperti mengkritik pemaknaan meritokrasi sebagai syarat demokrasi bisa berjalan baik. Pengalaman Sarjana Pertanian dari Universitas Andalas, Sumatera Barat ini dalam berorganisasi dan sebagai komisioner (2003-2008 dan 2008-2012) di KPU Provinsi mengingatkan, meritokrasi …