USEP HASAN SADIKIN

USEP HASAN SADIKIN
Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pada 2016, lelaki kelahiran Banten ini memimpin Tim Redaksi rumahpemilu.org menjadi nominasi mewakili Indonesia dalam “The Bobs-Best of Online Activism” 2016 (Deutsche Welle, Jerman). Usep pun terlibat mengadvokasi perancangan UU Pemilu sebagai koordinator Sub-Komite KeterwakilanPerempuan di “Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu”. Sebelum di Perludem, warga Depok ini aktif dalam isu feminisme di Yayasan Jurnal Perempuan (2009-2012) dan isu hak warga difabel di Helen Keller International Indonesia (2012). Pada 2018-2022, alumnus Geografi FIMPA UI ini berkesempatan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera melalui Beasiswa Munir Said Thalib. Usep biasa berinteraksi melalui media sosial dan email di usep.99@gmail.com.

Kesalahan Peraturan MK Soal Pemohon Kolom Kosong

Mahkamah Konstitusi dalam peraturannya mengatur tentang pihak yang punya kedudukan hukum (legal standing) bagi pemohon dari kolom kosong dalam perselisihan hasil pilkada dengan satu pasangan calon. Tapi, ketentuan yang diatur dalam PMK 5/2020 ini, punya kesalahan mengenai pengertian dari pemohon …

Read More »

Melawan Hoax Pilkada dengan Kontra Narasi dan Klarifikasi

Melawan hoax pilkada yang paling strategis adalah dengan melakukan kontra narasi dan klarifikasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) harus mengoptimalkan semua media yang ada untuk menyampaikan informasi benar yang mudah …

Read More »

Bawaslu Atasi Hoax Melalui Ragam Kanal Pelaporan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatasi hoax Pilkada 2020 melalui ragam kanal pelaporan. Dari hasil pengawasan partisipatif ini Bawaslu menindaklanjuti dengan penegakan hukum bersama kelembagaan terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Sampai dengan tanggal 18 November 2020 terdapat 38 jumlah isu …

Read More »

Kasus Covid 19 di 9 Pilkada Provinsi Meningkat Melampaui 100%

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa kasus Covid 19 di sembilan provinsi penyelenggara pemilihan gubernur, meningkat dari 26.407 ke 54.084 kasus di masa kampanye (lebih dari 100%).  Melalui rilis pada …

Read More »

Mendidik Masyarakat Kritis Jadi Cara Terpenting Atasi Hoax

Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) merespon sikap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyediakan layanan partisipatif pelaporan hoax dalam Pilkada 2020. Mendidik masyarakat menjadi kritis merupakan cara terpinting dalam mengatasi hoax. “Yang paling penting adalah …

Read More »

Kemkominfo dan Bawaslu Kerjasama Atasi Hoax Pilkada

Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengatasi hoax Pilkada 2020. Masing-masing lembaga mengoptimalkan kewenangannya untuk menjaga informasi pesta demokrasi di 270 daerah dengan membuka layanan partisipatif penanganan hoax. “Kementerian Kominfo tentu menyampaikan ucapan terima kasih …

Read More »

Memahami Hoax dalam UU Pilkada

Undang-undang Pilkada 1/2015 jo 8/2015 jo 10/2016 jo 6/2020 tidak mengatur secara khusus hoax. Ternyata, hanya ada satu ketentuan dalam UU Pilkada yang bisa dikaitkan dengan hoax. Hal ini merupakan tanda, penyikapan hoax dalam pilkada serentak berupa penegakan hukum jauh …

Read More »

Hoax Infografis Penyelenggara untuk Merusak Legitimasi Pilkada

Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menemukan hoax infografis yang mengatasnamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Riau. Diduga hoax dibuat dan disebarkan untuk merusak kepercayaan hasil pilkada. “Infografis (hoax) dari Bawaslu Kepulauan Riau sudah diperiksa faktanya oleh Gabriela Nauli dari Universitas Sumatera …

Read More »

Waspadai Pemalsuan Kelembagaan Negara Saat Pilkada

Masa Pilkada Serentak 2020 bermunculan pemalsuan surat yang mengatasnamakan kelembagaan negara. Masyarakat Antihoax Indonesia (Mafindo) berharap, dalam kepedulian dan partisipasi di tengah pilkada para pemilih tidak tertipu dan dirugikan. “Pemerintahan daerah meminta bantuan dana ke beberapa pemerintahan daerah hingga ke …

Read More »

Mengoptimalkan Sirekap untuk Kebutuhan Semua Pihak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menjadikan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) sebagai alat bantu untuk memastikan hasil suara dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga penetapan. Semua pihak sepakat Sirekap belum siap menjadi penentu hasil pemilu menggantikan rekapitulasi hasil suara manual …

Read More »