Berita

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Baidowi, mengungkapkan banyaknya kesalahan teknis yang dilakukan tim verifikator administrasi partai politik calon peserta pemilu di lapangan. Tim verifikator mencoret data anggota karena Surat Keputusan …

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono, mengeluhkan anggaran DKPP yang dikurangi pada saat berlangsungnya dua tahapan penyelenggaraan pemilu, yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilu 2019. Anggaran tambahan dibutuhkan untuk mensosialisasikan aturan kode etik kepada penyelenggara pemilu di …

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono, memberitahukan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan surat edaran yang mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dan …

Pada rapat kerja bersama terkait persiapan dan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Soni Sumarsono, dan Sekretaris Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Indra Baskoro, …

Masa penyerahan berkas bakal calon (balon) perseorangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 telah memasuki batas akhir. Untuk pemilihan gubernur, batas akhir adalah 26 November, sedang untuk pemilihan bupati/wali kota, batas akhir 29 November. Sebagai lembaga pengawas, Badan Pengawas Pemilu …

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa perkembangan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP telah mencapai lebih dari 96 persen atau sekitar 178,5 juta penduduk pada 2017. Ia menargetkan paling lambat Januari 2018, telah ada 184 juta …

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilakukan secara serentak di 171 daerah pada 27 Juni 2018 membutuhkan tenaga pengamanan yang tidak sedikit. Hal ini berdampak pada minimnya ketersediaan petugas Bawah Kendali Operasi (BKO) yang dapat dikirim ke daerah sewaktu-waktu terjadi …

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afifuddin, menjelaskan bahwa ada empat isu dominan yang menyebabkan tingkat kerawanan di suatu daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi tinggi. Empat isu itu adalah politik uang, keberpihakan penyelenggara pemilu, kontestasi antar …

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tiga pemilihan gubernur (pilgub) memiliki indeks kerawanan tinggi, yakni Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat. Tingkat kerawanan masing-masing adalah 3.41, 3.25, dan 3.04. IKP tinggi berkisar antara 3.00 hingga 5.00. …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. IKP ditujukan sebagai pendeteksi dini potensi pelanggaran yang mungkin mengganggu dan menghambat proses pilkada di 171 daerah. “IKP Pilkada 2018 dirilis lebih awal dibanding IKP …