Berita

Tersebar berita di media bahwa salah satu bakal calon gubernur Pilkada Jawa Barat 2018, Dedi Mulyadi, dimintai mahar politik oleh salah seorang yang dekat dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) senilai 10 miliar rupiah. Ketua Harian DPP …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, menceritakan pengalaman rumit penyelesaian dugaan pelanggaran pemilu di Pilkada 2015. Di suatu kabupaten di Sumatera Utara, pelaksanaan pemilu tertunda selama satu tahun karena kurangnya pemahaman peserta pemilu dan stake holder kepemiluan mengenai …

Diberikannya wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memutus pelanggaran administrasi, bahkan memberikan sanksi berupa diskualifikasi, telah memindahkan bola tantangan besar dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Bawaslu. Hasil kajian dan proses ajudikasi Bawaslu adalah putusan yang wajib ditaati oleh …

Indonesia Corruption Watch (ICW) mewanti-wanti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bersiap menghadapi gesekan politik yang mungkin terjadi karena kewenangan barunya. Bawaslu berwenang mendiskualifikasi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran politik uang. “Sulit dibantah akan memunculkan gesekan piolitik yang makin kuat antara …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperlakukan partai yang mendaftar untuk menjadi peserta Pemilu 2019 secara adil dan konsisten. Belajar dari pelaksanaan pilkada, KPU di daerah seringkali memperlakukan bakal calon kepala daerah secara tidak …

Penggunaan sistem informasi partai politik (Sipol) untuk pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 dinilai tidak akan lagi bermasalah seperti pada Pemilu 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memasukkan ketentuan penggunaan Sipol pada peraturan. “Dulu kita persoalkan karena dia tiba-tiba muncul. …

Tahap pendaftaran partai politik calon peserta pemilu diprediksi tak akan menimbulkan banyak masalah atau protes dari partai pendaftar. Partai dinilai telah semakin paham dan realistis terhadap persyaratan menjadi peserta pemilu. “Mereka sudah tau hari ini lolos atau tidak karena syarat-syaratnya …

Politi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Riza Patria, mengatakan bahwa membangun partai politik bukan hal yang mudah. Persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu ditujukan agar partai politik menertibkan administrasi kepengurusan dan keanggotaannya.  Adapun verifikasi faktual semestinya tak menjegal keinginan …

Para pegiat pemilu menaruh perhatian pada verifikator faktual atau verifikator lapangan yang ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuktikan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu.  KPU mesti memastikan bahwa verifikator lapangan merupakan pihak independen yang mampu bekerja …

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Riza Patria, menyatakan setuju dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengharuskan agar partai politik yang telah dinyatakan oleh Undang-Undang (UU) No.7/2017 sebagai …