Berita

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 akan dimulai pada Oktober 2017. Namun, per 5 September, masih ada 16 dari 171 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada yang belum menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada di daerahnya. “Masih …

Di dalam Undang-Undang (UU) No.7/2017, asas kepentingan umum tak menjadi salah satu asas penyelenggaraan pemilu seperti di UU No.15/2011. Tak adanya asas ini dipertanyakan oleh beberapa netizen, salah satunya Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) DKI Jakarta, Luhut Parlinggoman …

Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan kebijakan baru terkait formulir C6, yakni menambahkan dua informasi penting yang sebelumnya tak disebutkan pada formulir C6 lama. Informasi pertama yakni, perintah agar pemilih membawa Kartu Tanda Penduduk …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta akses untuk mengawasi laporan dana kampanye peserta pemilu. Salah satunya yakni dengan memperoleh salinan laporan dana kampanye yang diberikan peserta pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Di Perbawalsu, kita sebutkan bisa gak kita dapet copyan …

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad Afiffudin, mengungkapkan permasalahan penindakan pelanggaran yang ditemukan oleh masyarakat. Katanya, kebanyakan masyarakat menyerahkan informasi atau laporan awal tak sesuai dengan standar yang berlaku. Syarat minimal tak terpenuhi sehingga laporan tak dapat diproses secara …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan bahwa semua partai, termasuk partai yang tidak perlu diverifikasi faktual, harus memasukkan data partai di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Data dimasukkan ke Sipol sebelum partai mendaftar sebagai peserta pemilu. Partai yang …

Mahkamah Konstitusi (MK)  mengabulkan permohonan perkara No.88/PUU-XIV/2016 atas Pasal 18 Ayat (1) huruf m Undang-Undang No. 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal tersebut menyaratkan gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta untuk melampirkan daftar riwayat hidup yang mengesankan harus berjenis kelamin …

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, menjelaskan bahwa verifikasi keanggotaan partai politik dilakukan dengan sistem sensus dan sampel. Jika partai politik calon peserta pemilu melampirkan seratus anggota di suatu kabupaten, maka dilakukan sensus, yakni verifikasi faktual secara keseluruhan. Namun, …

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, mengatakan bahwa peningkatan dana bantuan partai politik semestinya dapat menjadi momentum reformasi menyeluruh di dalam tubuh partai. Partai politik di Indonesia harus didorong menuju partai politik modern yang mengemban misi clean and …

Peningkatan dana bantuan partai politik dari 108 rupiah menjadi 1000 rupiah menuai pro kontra. Indonesia Budget Center (IBC) misalnya, menerima adanya peningkatan dana bantuan dengan syarat transparansi dan akuntabilitas partai dalam laporan penggunaan dana bantuan. IBC menilai bahwa selama ini …