Peneliti Center for Digital Society (CfDS) UGM, Allysa Putri Rendry mengungkapkan pasca putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 banyak masyarakat menentang bahkan menolak diberlakukannya putusan tersebut. Namun tak sedikit pula masyarakat yang memandang hal itu sebagai hal yang sah …
Read More »Berita
Perubahan Aturan Usia Calon Kepala Daerah Timbulkan Ketidakpastian Hukum
Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 tentang batas usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan dianggap serupa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/2023 mengenai syarat pencalonan capres-cawapres. Keputusan itu dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep yang …
Read More »PSU Dapil Gorontalo 6: Partai Harus Penuhi 30% Kuota Perempuan
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS Dapil Gorontalo 6 untuk pileg DPRD Provinsi. Hal itu imbas dari empat partai yakni, Partai Gerindra, PKB, NasDem, dan Partai Demokrat di dapil itu tidak memenuhi syarat kuota pencalonan …
Read More »Pegiat Pemilu Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan
Sejumlah pegiat pemilu dan aktivis perempuan menuliskan surat terbuka untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Meraka meminta DKPP berpihak pada korban dan menjatuhkan sanksi maksimal pada pelaku kekerasan perempuan. Hal itu berkaitan dengan saat ini DKPP sedang menagani kasus dugaan …
Read More »Prebunking Dinilai Penting Cegah Dampak Disinformasi di Pilkada
Pencegahan disinformasi melalui prebunking atau vaksinasi disinformasi kepada masyarakat dinilai Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) sebagai langkah krusial yang perlu dilakukan sejak dini. Sebagaimana halnya cara kerja vaksin dalam dunia medis, prebunking diyakini mampu membangun ketahanan masyarakat terhadap disinformasi politik. …
Read More »Para Pihak Telah Siapkan Sejumlah Langkah Penanganan Hoaks
Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di seluruh daerah pada September 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tengah menyiapkan indeks kerawanan Pilkada, sebagai upaya antisipasi konflik di masyarakat. Salah satu isu yang diidentifikasi kerawanannya yakni, disinformasi atau hoaks. Bawaslu juga …
Read More »Potensi Hoaks di Pilkada 2024 Diprediksi Tinggi
Pengamat komunikasi politik Universitas Gajah Mada, Nyarwi Ahmad, memprediksi hoaks di Pilkada Serentak 2024 akan banyak beredar. Pilkada Serentak dilakukan di seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, atau sebanyak 508 daerah untuk memilih bupati/wali kota dan 37 provinsi untuk gubernur …
Read More »4 Isu Krusial Persiapan Pilkada Serentak 2024
Menurut Pengajar Hukum Tata Negara, Titi Anggraini, ada empat isu paling krusial dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Isu pertama ialah ketersediaan anggaran. Meskipun semua daerah telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada 2024, namun dana Pilkada …
Read More »KPU Akan Tindaklanjuti Putusan MA Terkait Minimal Usia Saat Pelantikan
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik menyatakan bahwa KPU akan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung (MA) No.23P/HUM/2024, dengan mengubah Peraturan KPU (PKPU) tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). KPU RI akan berkomunikasi dengan Kementerian Dalam …
Read More »MK Kabulkan Gugatan soal Keterwakilan Perempuan dan Perintahkan PSU
Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam sidang perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pileg 2024 terkait keterwakilan perempuan minimal 30 persen. MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Dapil Gorontalo 6, karena partai politik …
Read More »